JAKARTA (Astara.news) – Praktik penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kembali terungkap di sejumlah daerah. Modus yang dilakukan para pelaku yakni membongkar kemasan asli beras SPHP, kemudian mengemas ulang menggunakan merek lain untuk dijual dengan harga lebih tinggi.
Padahal, beras SPHP merupakan program pemerintah yang mendapat dukungan subsidi negara sekitar Rp 5.510 melalui Perum Bulog. Subsidi tersebut memungkinkan beras dijual dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan beras SPHP dalam kurun waktu berdekatan.
Salah satu kasus ditemukan oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur pada 28 Oktober 2026. Petugas mendapati sebanyak 600 ton beras SPHP disalahgunakan di dua lokasi di wilayah Jakarta Timur.
Dalam praktiknya, pelaku membongkar kemasan asli beras SPHP dan memindahkan isinya ke kemasan beras lain untuk kemudian dijual dengan harga lebih tinggi, mencapai Rp 17.000 per kilogram.
Berdasarkan kalkulasi Bapanas, praktik pengoplosan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 3,3 miliar.
Sehari berselang, tepatnya 29 Oktober 2026, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) juga mengungkap dua kasus penyalahgunaan beras SPHP.
Pada kasus pertama, petugas menemukan sebanyak 2 ton beras SPHP yang dioplos dan dijual menggunakan merek beras lain. Produk tersebut dipasarkan dengan harga Rp 650.000 per karung berukuran 50 kilogram atau setara Rp 13.000 per kilogram.
Praktik tersebut diduga telah dijalankan pelaku sejak awal Juni 2026.
Sementara pada kasus kedua, Polda NTB mengungkap penyalahgunaan sebanyak 1,5 ton beras SPHP. Sejak awal Agustus 2026, pelaku diduga mengoplos beras SPHP dan mengemasnya kembali menggunakan merek lain untuk diperdagangkan ke Bali.
Beras hasil pengemasan ulang tersebut dipasarkan dengan harga Rp 312.500 per karung berukuran 25 kilogram.
Kasus serupa juga diungkap Kepolisian Resor (Polres) Pasuruan, Jawa Timur, pada 30 Oktober 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap pelaku yang diduga melakukan pengoplosan beras SPHP dengan total mencapai 20 ton.
Para pelaku diduga membeli beras SPHP dari gudang Bulog Kebonagung, Malang. Selanjutnya, beras dibawa ke lokasi pengemasan ulang di wilayah Beji, Kabupaten Pasuruan.
Modus yang digunakan para tersangka yakni membuka kemasan asli beras SPHP, kemudian memindahkan isinya ke dalam karung polos berwarna hijau berukuran 50 kilogram.
Beras tersebut selanjutnya diduga dipasarkan kembali dengan harga berkisar Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per kilogram.
Terungkapnya sejumlah kasus tersebut menjadi perhatian serius terhadap pengawasan distribusi beras SPHP. Pasalnya, penyalahgunaan beras bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi menghambat tujuan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.(*)
