JEPARA (Astara.news) – Pemerintah Kabupaten Jepara meminta seluruh instansi dan elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Kesiapsiagaan perlu ditingkatkan sejak dini menyusul prakiraan datangnya musim hujan pada akhir November 2026.
Hal itu disampaikan Bupati Jepara Witiarso Utomo saat memimpin Apel Gabungan Siaga Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Jepara, di halaman Setda Kabupaten Jepara, Senin (9/11/2026).
Menurut Witiarso, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan diperkirakan berlangsung hingga akhir April 2027, dengan puncak curah hujan terjadi pada Januari hingga Februari 2027.
“Puncaknya terjadi pada Januari hingga Februari 2027, dan akan berlangsung sampai akhir April 2027. Kondisi ini perlu kita cermati dengan sungguh-sungguh,” ujar Witiarso.
Dia menegaskan, kesiapsiagaan harus diperkuat, terutama dalam menghadapi potensi curah hujan tinggi. Peristiwa banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah Jepara pada Januari 2026 lalu, harus menjadi bahan evaluasi bersama.
Langkah antisipasi sejak dini diharapkan mampu meminimalkan risiko bencana sekaligus melindungi keselamatan masyarakat.
“Bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Jepara pada Januari 2026 lalu, harus menjadi pelajaran penting bagi kita,” katanya.
Witiarso menekankan, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Seluruh perangkat daerah dan elemen terkait harus terlibat aktif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Pemkab Jepara sendiri telah menetapkan sistem Klaster Penanggulangan Bencana melalui Keputusan Bupati Jepara Nomor 360/83 Tahun 2025. Sistem tersebut terdiri atas enam klaster, yakni pencarian dan pertolongan, pengungsian dan perlindungan, kesehatan, logistik, pendidikan, serta pemulihan.
“Saya minta seluruh koordinator segera lakukan konsolidasi, perjelas pembagian tugas, siapkan SOP, serta pastikan kesiapan personel dan peralatan,” tegasnya.
Selain itu, seluruh kepala perangkat daerah diminta menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai bagian dari tanggung jawab masing-masing instansi. Dengan demikian, penanganan bencana dapat berjalan secara terkoordinasi dan menghindari tumpang tindih tugas.
Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga diharapkan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan sungai dan saluran air agar tidak tersumbat.
“Untuk masyarakat Jepara, peduli lingkungan. Kalau ada sungai tersumbat, kerja bakti, dilaporkan ke pemerintah desa. Kalau terlalu berat bisa dilaporkan ke kami,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Witiarso juga meminta para camat dan kepala desa meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing. Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya mitigasi bencana, salah satunya melalui pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
Dia berharap, komunikasi dan pelaporan di tingkat wilayah dapat berjalan optimal. Dengan begitu, potensi bencana dapat terdeteksi lebih awal sehingga langkah penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat.(*)
