SEMARANG (Astara.News) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat pengembangan ekosistem halal sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendorong pariwisata ramah muslim dan ekonomi syariah berkelanjutan.
Hingga saat ini, sebanyak 200.815 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah telah mengantongi sertifikat halal melalui program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis). Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Jawa Tengah untuk memperluas ekosistem produk halal, mengingat jumlah UMKM di provinsi ini mencapai sekitar 4,2 juta unit usaha.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dalam Workshop Pengembangan Ekosistem Halal di Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM (Balatkop UMKM) Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Taj Yasin, penguatan ekosistem halal perlu dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pemeriksa halal hingga pelaku usaha. Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah sertifikat halal, tetapi juga memastikan jaminan produk halal berjalan secara konsisten.
Ia menegaskan, pengembangan ekosistem halal sejalan dengan arah pembangunan Jawa Tengah pada 2027, yang menitikberatkan pada penguatan pariwisata ramah muslim dan ekonomi syariah berkelanjutan.
Karena itu, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), dinilai sangat diperlukan.
“Kami membutuhkan semua stakeholder. Kami juga membutuhkan penyelia untuk pengawasan produk-produk halal, yang sudah memiliki izin. Tentu, kami juga mengawal pelaku usaha yang belum mengantongi izin halal, agar mendapatkan sertifikat halal,” ujarnya.
Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin, menambahkan bahwa pendampingan sertifikasi halal harus diimbangi dengan pengawasan secara berkala. Menurutnya, sertifikat halal tidak boleh hanya menjadi dokumen perizinan, tetapi harus disertai kepastian bahwa proses produksi tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
Selain sertifikasi dan pengawasan, ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai produk halal maupun nonhalal. Setiap pelaku usaha diharapkan memberikan informasi secara jelas agar masyarakat dapat menentukan pilihan produk sesuai kebutuhan dan keyakinan masing-masing.
Ia menegaskan, penguatan ekosistem halal bukan berarti membatasi keberadaan produk nonhalal. Sebaliknya, keterbukaan informasi serta penyediaan fasilitas yang memadai justru menjadi bagian penting dalam menciptakan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.
Dalam mendukung pengembangan pariwisata ramah muslim, Taj Yasin juga mendorong pengelola destinasi wisata di Jawa Tengah untuk mulai mengidentifikasi kebutuhan wisatawan muslim.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menyediakan pusat kuliner atau kedai makanan bersertifikat halal di kawasan wisata. Fasilitas pendukung serupa juga perlu diperhatikan di hotel maupun destinasi wisata alam dan buatan.
Melalui kolaborasi antara Pemprov Jateng, BPJPH, LPH, dan LP3H Hidayatullah, Taj Yasin berharap pendampingan serta pengawasan produk halal semakin optimal.
Dengan penguatan tersebut, ekosistem halal di Jawa Tengah diharapkan terus berkembang, sekaligus meningkatkan daya saing UMKM dan memperkuat sektor pariwisata daerah.(*)
