KUDUS (Astara.news) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah percepatan pemulihan ekologi Gunung Muria melalui pembangunan rorak atau lubang resapan air di kawasan hutan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan sumber mata air sekaligus mengurangi risiko banjir di wilayah sekitar Gunung Muria.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan, pembangunan rorak menjadi salah satu langkah jangka pendek untuk menahan limpasan air hujan agar tidak langsung mengalir ke wilayah hilir. Selain itu, lubang resapan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah dan membantu menyuburkan tanaman.
“Kalau menunggu pohon itu 10 tahun, kalau bikin rorak kan tidak butuh satu tahun. Jangka pendek itu, di samping nanti menyuburkan tanaman,” kata Taj Yasin, saat berdiskusi dengan Komunitas Pegiat Konservasi Alam (Peka) Muria, di Desa Colo, Kabupaten Kudus, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, pemulihan fungsi ekologis Gunung Muria menjadi perhatian penting karena kerusakan kawasan hutan berdampak terhadap tiga kabupaten penyangga, yakni Kudus, Jepara, dan Pati. Dalam dua tahun terakhir, ketiga wilayah tersebut mengalami sejumlah kejadian banjir hingga tanah longsor.
Gunung Muria sendiri memiliki 11 aliran sungai yang berperan penting bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, konservasi kawasan hulu diperlukan untuk memperlambat aliran air sekaligus menjaga keberlangsungan sumber mata air.
“Kenapa saya minta untuk bikin rorak, supaya airnya tidak langsung ke bawah. Otomatis sumber-sumber air yang sudah ada akan terisi. Ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat,” katanya.
Selain pembangunan rorak, Taj Yasin juga menekankan pentingnya pengendalian alih fungsi kawasan hutan. Perluasan lahan yang berpotensi mengganggu fungsi ekologis Gunung Muria perlu menjadi perhatian bersama agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas.
Ketua Peka Muria, Teguh Budi Wiyono mengungkapkan, kondisi hutan di kawasan Gunung Muria saat ini menjadi keprihatinan masyarakat. Sebab, sejumlah kawasan hutan telah beralih fungsi menjadi perkebunan kopi.
Padahal, Gunung Muria merupakan habitat berbagai satwa dilindungi, seperti macan tutul dan elang Jawa. Kawasan tersebut juga memiliki sekitar 120 jenis burung, pohon langka, serta sumber mata air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.
“Harapan kami, dengan adanya Surat Keputusan (SK) Taman Hutan Raya (Tahura), hutan kembali terjaga, Kami titip supaya ekologi, ekonomi, dan hidrologi di Muria tetap terjaga,” ujar Teguh.
Berdasarkan pendataan komunitasnya, dari 116 titik mata air yang telah diidentifikasi, hampir 80 persen di antaranya mengalami kondisi kering atau mati.
Teguh berharap, penetapan Gunung Muria sebagai Taman Hutan Raya (Tahura) dapat menjadi momentum pemulihan kawasan hutan. Namun, upaya konservasi tersebut diharapkan tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Ia menilai, dialog langsung dengan pemerintah menjadi ruang penting bagi komunitas pegiat konservasi untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong kolaborasi dalam menjaga kelestarian Gunung Muria.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Pujiharini menjelaskan, penetapan Tahura Gunung Muria pada April 2026 menjadi langkah strategis untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan.
Tahura Gunung Muria memiliki luas mencapai 9.445 hektare. Dengan status tersebut, kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang pengelolaannya berada di bawah pemerintah provinsi.
Saat ini, Jawa Tengah memiliki dua taman hutan raya, yakni Tahura KGPAA Mangkunegoro I di Karanganyar dan Tahura Gunung Muria.
Pujiharini menjelaskan, pengelolaan Tahura Gunung Muria nantinya dibagi ke dalam sejumlah blok, di antaranya blok perlindungan dan blok pemanfaatan. Pembagian tersebut bertujuan menjaga fungsi konservasi sekaligus memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat yang telah berlangsung sebelum penetapan Tahura.
Selain penanaman vegetasi, DLHK Jawa Tengah juga menyiapkan konservasi sipil teknis melalui pembangunan rorak atau jogangan di kawasan hutan. Infrastruktur tersebut berfungsi menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah sehingga membantu menjaga ketersediaan mata air.
Pelaksanaan kegiatan konservasi tersebut nantinya melibatkan masyarakat dan pegiat lingkungan, termasuk melalui kegiatan gotong royong di lapangan.(*)
