PEMALANG (Astara.news) – Pemerintah Kabupaten Pemalang memperkuat upaya pencegahan perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan melalui kolaborasi lintas instansi. Langkah tersebut melibatkan satuan pendidikan di bawah kewenangan pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Agama, hingga perguruan tinggi.
Komitmen bersama itu diwujudkan melalui deklarasi dan penandatanganan pakta integritas pencegahan perundungan yang berlangsung di Gedung Sasana Bakti Praja, Rabu (4/11/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang Nurkholes mengatakan, dunia pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Karena itu, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik, tanpa adanya segala bentuk perundungan.
“Beberapa minggu lalu, kita sudah mengumpulkan kepala sekolah TK, PAUD, SD, dan SMP dalam rangka membangun sekolah yang aman dan nyaman. Kami menginginkan seluruh jajaran di tingkat SMA juga bersama-sama membangun pakta integritas untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman di Pemalang,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo menegaskan, deklarasi dan pakta integritas tersebut tidak boleh berhenti sebatas komitmen tertulis. Implementasinya harus diwujudkan melalui program konkret dan evaluasi secara berkala.
Menurutnya, Kabupaten Pemalang telah memiliki Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Aman dan Nyaman yang melibatkan Dinas Pendidikan serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
“Pemerintah daerah beserta jajaran dan seluruh satuan pendidikan merupakan satu kesatuan. Kita hidup dan berkegiatan di Pemalang, serta bersama-sama mendidik kader-kader terbaik bangsa dari Kabupaten Pemalang,” ungkapnya.
Sementara itu, dari aspek perlindungan peserta didik, Kabag Ren Polres Pemalang Kompol Imam Khanafi menjelaskan bahwa lingkungan pendidikan yang aman tidak hanya sebatas terbebas dari ancaman fisik, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap gangguan psikologis.
Ia menekankan pentingnya membangun budaya saling menjaga, mengingatkan, disiplin, dan empati di lingkungan pendidikan sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya perundungan.
Imam juga memaparkan sejumlah landasan hukum yang menjadi acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan. Di antaranya, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Deklarasi dan penandatanganan pakta integritas tersebut diikuti berbagai unsur satuan pendidikan di Kabupaten Pemalang. Pesertanya terdiri atas 14 kepala SMA negeri, 12 kepala SMA swasta, empat kepala SMK negeri, 49 kepala SMK swasta, satu kepala MAN, 18 kepala MA swasta, serta perwakilan dari tiga perguruan tinggi.
Melalui komitmen lintas instansi tersebut, upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas perundungan di Kabupaten Pemalang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.(*)
