SEMARANG (Astara.news) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut positif kehadiran Desk Investasi yang dibentuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Fasilitas tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala perizinan sekaligus mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, investasi menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah sekaligus membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2026 yang mencapai 5,83 persen secara tahunan (year on year).
Dari sisi penanaman modal, realisasi investasi Jawa Tengah selama Januari hingga September 2026 mencapai Rp72,54 triliun. Nilai tersebut berasal dari 82.420 proyek dengan serapan tenaga kerja sebanyak 340.334 orang.
Menurut Luthfi, keberadaan Desk Investasi diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan (bottleneck) perizinan yang selama ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
“Kawasan industri adalah salah satu upaya daerah menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Hari ini triwulan III investasi kita sudah Rp72,5 triliun, ditambah lagi dari Vietnam Rp10 triliun, sudah Rp82 triliun Jateng bisa tarik investasi,” ujarnya kepada wartawan, di Grhadika Bhakti Praja, Rabu (11/11/2026).
Dengan capaian tersebut, Luthfi optimistis realisasi investasi Jawa Tengah dapat memenuhi target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp99,09 triliun. Optimisme itu didukung kondisi wilayah yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur memadai, mulai dari jalan tol, pelabuhan hingga bandara.
Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor pendukung pengembangan kawasan industri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat pendidikan vokasi, Balai Latihan Kerja (BLK), dan politeknik untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri.
“(Sebanyak) 340.000 itu serapan tenaga kerja didukung pula oleh sekolah vokasi, kemudian Balai Latihan Kerja, politeknik untuk menampung sumber daya manusia yang kita salurkan ke kawasan industri di wilayah kita,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu menegaskan, pihaknya akan mempercepat proses perizinan bagi 12 calon kawasan industri baru di Jawa Tengah.
Ke-12 calon kawasan industri tersebut tersebar di Kabupaten Rembang, Demak, Kota dan Kabupaten Semarang, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Boyolali, serta Grobogan.
Todotua menjelaskan, pemerintah mendorong investasi masuk ke kawasan industri agar calon investor lebih mudah memperoleh lokasi usaha tanpa harus mencari dan menyiapkan lahan secara mandiri.
“Paling lama 30 hari setelah dari sini, kita akan panggil 12 pelaku usaha kawasan industri, kita klarifikasi, paling lambat 30 hari kita sudah keluarkan izin kawasan industrinya,” urainya.
Dia menambahkan, Desk Investasi berfungsi memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan perizinan, khususnya untuk investasi bernilai besar, berisiko tinggi, serta membutuhkan koordinasi dan perizinan lintas kementerian.
Fasilitas tersebut juga akan menerapkan pendekatan jemput bola terhadap berbagai rencana investasi. Cakupan pelayanannya tidak hanya untuk Jawa Tengah, tetapi juga Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Desk Investasi Jawa Tengah ditempatkan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang.
Selain Jawa Tengah, fasilitas serupa telah tersedia di Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Pemerintah juga berencana mengembangkan Desk Investasi di Makassar dan Balikpapan.
“Kita taruh personel di sini. Nanti personel kita akan berakselerasi dengan teman-teman DPMPTSP provinsi, kabupaten, kota maupun para pelaku usaha juga bisa langsung,” pungkasnya.(*)
