SEMARANG (Astara.News) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas cakupan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja sosial dan keagamaan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam program bantuan pemerintah.
Guru ngaji, guru agama, dan marbot masjid menjadi sejumlah kelompok yang diusulkan untuk memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati, bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kota Semarang, Senin (9/11/2026).
Sutopo mengungkapkan, masih terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, tetapi belum seluruhnya terakomodasi dalam skema bantuan pemerintah. Di antaranya guru ngaji, guru agama, dan marbot masjid yang memiliki kontribusi penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.
Menurutnya, diperlukan pemetaan ulang terhadap kelompok penerima manfaat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan alokasi anggaran dari pos pembiayaan yang kebutuhan penerimanya mulai berkurang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum memperoleh perlindungan.
Selain itu, keberlangsungan pembiayaan jaminan kesehatan juga membutuhkan dukungan dan semangat gotong royong dari berbagai pihak. Terlebih, kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini menghadapi sejumlah tantangan.
“Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR,” ujarnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengapresiasi usulan perluasan cakupan jaminan kesehatan tersebut. Pemprov Jateng berkomitmen mengupayakan agar kelompok pekerja sosial dan keagamaan, termasuk guru ngaji dan marbot masjid, dapat memperoleh perlindungan kesehatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab menjelaskan, Pemprov Jateng telah menyiapkan pembiayaan jaminan kesehatan melalui dua skema, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Dalam evaluasi pembiayaan, terdapat potensi pengalihan anggaran pada skema PBPU seiring berkurangnya kebutuhan pembiayaan bagi kelompok tertentu. Salah satunya peserta yang sebelumnya memperoleh perlindungan selama masa pandemi Covid-19.
Zulfachmi menyebutkan, terdapat potensi kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas cakupan perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat lainnya.
Guru ngaji dan marbot masjid menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian. Perluasan perlindungan juga diarahkan kepada kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan jaminan sosial dan kesehatan.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Jateng berharap cakupan JKN semakin inklusif dan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini belum terdata sebagai penerima manfaat.
Penguatan kolaborasi bersama BPJS Kesehatan diharapkan dapat memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah, merata, dan berkelanjutan, termasuk bagi para pekerja sosial dan keagamaan yang selama ini turut berkontribusi dalam kehidupan masyarakat.(*)
