MAGELANG (Astara.news) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat strategi pengendalian inflasi pangan melalui peningkatan produksi, pemerataan distribusi antardaerah, operasi pasar, hingga pengawasan terhadap potensi penimbunan bahan pokok.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi seluruh pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok penting.
Salah satu strategi yang diperkuat adalah optimalisasi distribusi komoditas unggulan daerah. Wilayah penghasil bawang merah dan cabai didorong untuk memastikan hasil produksinya dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota sehingga ketimpangan pasokan yang berpotensi memicu kenaikan harga dapat dihindari.
“Misalkan bawang merah harus tersebar rata di seluruh kabupaten Jawa Tengah,” kata Luthfi, seusai meninjau Expo dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jateng, di Kabupaten Magelang, Kamis (5/11/2026).
Dalam kegiatan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (Sigap) tersebut, Pemprov Jateng juga mengintensifkan operasi pasar dan bazar bahan pokok murah. Luthfi menyebut, hampir 2.000 kegiatan telah dilaksanakan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
Menurutnya, upaya pengendalian inflasi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah.
“Membentuk satgas bersama unsur kepolisian dan pemerintah kabupaten/ kota, guna mengawasi ketersediaan barang, serta mencegah penimbunan dan permainan harga,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, menyampaikan bahwa inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 2,99 persen, menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,18 persen.
Meski mengalami penurunan, koordinasi pengendalian inflasi tetap perlu diperkuat. Hal ini mengingat adanya sejumlah momentum yang berpotensi meningkatkan permintaan masyarakat, mulai dari Natal dan Tahun Baru, Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri.
“Potensi peningkatan permintaan harus diantisipasi. Karena itu, kami berupaya mengoordinasikan kesiapan pasokan dan distribusinya supaya merata di seluruh Jawa Tengah, agar inflasi tetap terkendali dalam target 2,5 plus minus 1 persen,” ujarnya.
BI bersama TPID juga memperkuat pengendalian inflasi dari sektor hulu hingga hilir. Pada sektor produksi, langkah yang dilakukan antara lain melalui pemanfaatan teknologi pertanian dan peningkatan produktivitas.
Adapun pada sektor pascapanen, upaya dilakukan melalui elektrifikasi rice milling unit (RMU) atau mesin penggilingan padi. Sementara dari sisi distribusi, BI memfasilitasi temu bisnis antara petani, peternak, dan pembeli atau offtaker untuk memperkuat kepastian penyerapan hasil produksi sekaligus menjaga stabilitas harga.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Defrancisco Dasilva Tavares, mengatakan kolaborasi TPID, subsidi transportasi, serta dukungan badan usaha milik daerah (BUMD) turut membantu menjaga kelancaran distribusi pangan lintas wilayah.
“Juga menyiapkan produksi pertanian sejak sekitar tiga bulan sebelum periode peningkatan kebutuhan, agar waktu panen sesuai dengan kebutuhan pasar,” katanya.
Menurut Frans, sapaan Defrancisco, cabai menjadi salah satu komoditas yang membutuhkan perhatian khusus karena pergerakan harganya relatif cepat. Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusinya, sekaligus mendorong pemanfaatan produk olahan sebagai alternatif konsumsi cabai segar.
“Pengendalian inflasi juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, agar berbelanja secara bijak, tidak melakukan panic buying, serta mengurangi pemborosan pangan,” tambahnya.
Di sisi lain, dukungan pemerintah terhadap pengembangan produk pertanian lokal juga diharapkan terus ditingkatkan. Agus Mawardi dari Kelompok Tani Ngudi Makmur 1, Temanggung, berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan industri rumahan, termasuk kemudahan dalam proses perizinan.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Jateng bersama BI, TPID, pemerintah kabupaten/kota, dan para pelaku sektor pertanian berupaya menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Dengan demikian, stabilitas harga pangan dapat terjaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi.(*)
