DEMAK (Astara.news) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengawal pembangunan hybrid seawall atau tanggul pantai di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Infrastruktur yang didanai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebesar Rp10 miliar tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak banjir rob dan abrasi, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk kembali mengelola tambak dan menggerakkan perekonomian kawasan pesisir.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meninjau langsung pembangunan infrastruktur tersebut di Desa Surodadi, Selasa (27/10/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Taj Yasin menegaskan, pembangunan tanggul pantai harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang selama bertahun-tahun menghadapi dampak banjir rob dan sedimentasi. Kondisi tersebut selama ini menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk kegiatan budidaya perikanan di kawasan tambak.
Ia juga mengapresiasi respons positif masyarakat terhadap pembangunan hybrid seawall di wilayah tersebut. Infrastruktur ini dirancang tidak hanya mengandalkan konstruksi beton, tetapi juga mendukung pertumbuhan mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan bahwa pembangunan hybrid seawall di Desa Surodadi memiliki target penanganan sepanjang 930 meter. Pekerjaan tersebut terdiri atas bangunan utama sepanjang 720 meter dan struktur groin atau pemecah gelombang sepanjang 210 meter.
Pembangunan dibagi menjadi dua paket pekerjaan. Masing-masing paket mencakup 362 meter bangunan utama dan 105 meter struktur groin. Secara keseluruhan, konstruksi tersebut menggunakan sebanyak 8.500 buah buis beton.
Berdasarkan laporan per 25 Oktober 2026, progres pembangunan Paket I telah mencapai 56,212 persen, sedangkan Paket II mencapai 65,822 persen. Pekerjaan tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 175 hari, terhitung sejak 5 Juni hingga 26 November 2026.
Henggar menambahkan, Pemprov Jateng juga terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi kawasan pesisir, salah satunya melalui program Mageri Segoro. Sepanjang 2025, program tersebut mencatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di lahan seluas 257 hektare pada kawasan pesisir Jawa Tengah.
Sementara itu, Kepala Desa Surodadi, Supriyanto, menyampaikan apresiasi atas pembangunan hybrid seawall yang dinilainya membantu masyarakat menghadapi persoalan abrasi selama bertahun-tahun.
Menurut Supriyanto, masyarakat mulai merasakan manfaat pembangunan tersebut. Sebelumnya, air kerap masuk ke kawasan yang dihuni dan dimanfaatkan warga. Kini, keberadaan struktur pelindung pantai dan penanganan tanggul memberikan harapan bagi terciptanya kondisi lingkungan yang lebih aman.
Ia menilai, manfaat program akan semakin luas apabila pembangunan dapat dilanjutkan hingga menjangkau wilayah pesisir lain yang masih membutuhkan perlindungan.
“Dengan adanya kegiatan hybrid seawall ini, insyaallah masyarakat bisa lebih aman dari abrasi. Program ini sangat membantu meringankan penderitaan masyarakat kami, yang selama bertahun-tahun terdampak abrasi,” ujarnya.
Supriyanto menjelaskan, pembangunan tahap pertama baru menjangkau sekitar 900 meter, sementara wilayah ke arah timur masih membutuhkan penanganan sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer. Apabila perlindungan pantai dapat tersambung, manfaatnya diperkirakan tidak hanya dirasakan warga Desa Surodadi, tetapi juga masyarakat di kawasan sekitarnya.
Menurutnya, persoalan abrasi tidak hanya berdampak pada pemilik tambak, tetapi juga masyarakat secara luas. Karena itu, pembangunan perlindungan pantai dinilai penting untuk membantu memulihkan kondisi lingkungan sekaligus mendukung kehidupan sosial dan ekonomi warga.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, baik warga yang memiliki lahan di sekitar lokasi pembangunan maupun mereka yang tidak mempunyai tambak. Program ini dipandang sebagai bentuk upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban masyarakat akibat bencana pesisir.(*)
