SEMARANG (Astara.news) – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 disusun untuk menyikapi dinamika daerah, nasional, dan global. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dapat disalurkan secara efektif dan efisien untuk mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah, di Gedung Berlian Semarang, Selasa (29/9/2026).
Luthfi menjelaskan, Raperda Perubahan APBD merupakan tindak lanjut atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen tersebut telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan disepakati pada 28 September 2026.
Menurutnya, Rancangan Perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dan capaian pembangunan Jawa Tengah. Pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,80 persen, investasi sebesar Rp59,94 triliun dengan penyerapan sekitar 213 ribu tenaga kerja, angka kemiskinan turun menjadi 9,21 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 persen, serta inflasi Agustus mencapai 3,08 persen.
Sejalan dengan capaian tersebut, Luthfi mengatakan, arah pembangunan Jawa Tengah pada 2026 diarahkan untuk meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
Karena itu, dalam perubahan APBD didorong dukungan terhadap sarana produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, stabilisasi dan distribusi pangan, perlindungan serta permodalan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha, serta edukasi dan pengelolaan pangan.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian Pemprov Jateng. Hal itu diwujudkan melalui peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, termasuk fasilitas di lingkungan sekolah.Infrastruktur penting, karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
Gubernur juga menyampaikan, kemampuan pendapatan daerah perlu terus diperkuat. Pemprov Jateng mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, salah satunya melalui relaksasi pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan pajak progresif yang berlaku mulai 21 September hingga 28 Desember 2026.
Selain itu, Pemprov Jateng terus berupaya aktif mendatangkan investor ke wilayahnya. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Dengan penyusunan perubahan APBD yang mempertimbangkan dinamika serta capaian pembangunan, Pemprov Jateng berharap pengelolaan anggaran semakin tepat sasaran dan mampu mendukung berbagai program prioritas pembangunan daerah.(*)
