JAKARTA (Astara.news) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas berbagai hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela, Selasa (24/2/2026).
Sidang tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti aduan yang masuk melalui kanal debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
“Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” ujar Menkeu.
PSN Abadi Masela telah dikelola oleh INPEX Corporation sejak 1998 melalui hak pengelolaan Blok Masela yang berlokasi di Maluku. Proyek ini diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama ketahanan energi nasional dengan kapasitas LNG mencapai 9,5 juta ton per tahun, serta produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan.
Dalam sidang tersebut, INPEX memaparkan perkembangan proyek dan kebutuhan dukungan pemerintah. Percepatan realisasi dinilai memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta fasilitasi penurunan biaya pada komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) yang menjadi penentu utama nilai investasi. Tahap EPCI ditargetkan mulai awal 2027.
Proyek ini juga mencatat kemajuan dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan AMDAL dan progres Front End Engineering Design (FEED) yang berjalan sesuai rencana.
Dari sisi pemerintah, keberlanjutan proyek masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog intensif dan penyelesaian skema kompensasi yang berkeadilan guna menjaga stabilitas sosial. Pemerintah juga memberi perhatian pada kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk mendukung implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari pengembangan energi berkelanjutan.
Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), berbagai isu tersebut akan ditangani secara komprehensif melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan, percepatan perizinan, serta intensifikasi komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Hingga 24 Februari 2026, tercatat 92 aduan masuk melalui kanal debottlenecking. Sebanyak 46 aduan telah disidangkan dan ditindaklanjuti oleh Satgas P2SP. Aduan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, hingga proyek strategis seperti pabrik bioetanol, listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan klasifikasi HS code impor.
Menutup sidang, Menkeu menegaskan pentingnya forum debottlenecking untuk menjaga sentimen positif dunia usaha.
“Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha yang memperkuat iklim usaha yang sehat,” tegasnya. (*)
