JAKARTA (Astara.news) — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih guna mempercepat pematangan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai proyek strategis nasional. Rapat berlangsung di Istana Merdeka, Senin (20/04/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek), Brian Yuliarto, menyampaikan bahwa proyek giant sea wall memiliki peran vital dalam melindungi sekitar 60 persen kawasan industri serta lebih dari 30 juta penduduk di pesisir utara Jawa.
“Banyak hasil-hasil penelitian di kampus ya yang juga sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang ya. Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif. Jadi dosen-dosen yang selama ini penelitian-penelitian yang ada di kampus yang mendukung untuk percepatan dan menjadi lebih efisien tentang pengembangan giant sea wall itu diminta untuk terlibat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dikti Saintek akan mengundang para guru besar dan pakar di bidang terkait, termasuk pengembangan daratan dan reklamasi. Para akademisi tersebut tidak hanya memberikan kajian teknis, tetapi juga akan dilibatkan langsung dalam tim pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ).
“Bahkan lebih dari itu langsung dilibatkan nantinya masuk ke dalam timnya yang dipimpin oleh Bapak Kepala Otorita,” imbuh Brian.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Ashaf, menyatakan bahwa proyek tersebut masih berada pada tahap perencanaan dengan fokus pada pendalaman aspek konstruksi.
“Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya karena kan berkaitan sama resources yang ada di Indonesia. Kita manfaatkan semua. Jadi salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan. Jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste,” ujar Didit.
Pemerintah menegaskan, percepatan pembangunan giant sea wall tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga pada kualitas perencanaan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dinilai menjadi kunci agar proyek ini kokoh secara teknis, tepat secara ekonomi, serta berkelanjutan bagi lingkungan.(*)
