JAKARTA (Astara.news) – Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026), untuk membahas berbagai isu strategis bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, termasuk pengembangan sekaligus perlindungan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan kondisi Pantura saat ini menghadapi tantangan serius, mulai dari penurunan muka tanah hingga ancaman banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut.
“Kita tahu bahwa kondisinya hari ini menghadapi tantangan, baik dari land subsidence, penurunan permukaan tanah maupun banjir rob akibat naiknya permukaan air laut. Menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus juga ekonominya, karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono dalam keterangannya usai pertemuan.
Pemerintah menegaskan pembangunan giant seawall tidak hanya difokuskan untuk perlindungan wilayah pesisir, tetapi juga diarahkan sebagai bagian dari pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih menyempurnakan master plan pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
“Jadi tidak hanya dibangun giant seawall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan, dan juga melakukan pengkajiannya,” ujar Rosan.
Menurut Rosan, proyek tersebut diharapkan dapat melahirkan kawasan ekonomi baru yang mampu mendorong aktivitas investasi dan pembangunan daerah.
“Sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun giant seawall ini,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ), Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan pemerintah saat ini tengah melakukan pendalaman terhadap 15 segmen kawasan pesisir utara Jawa.
Menurutnya, setiap segmen memiliki karakteristik wilayah dan tantangan sosial ekonomi yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan pembangunan.
“Memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan,” ujar Didit.
Pemerintah juga telah mengidentifikasi sejumlah kawasan prioritas sebagai alternatif awal pembangunan giant seawall. Namun demikian, kajian lebih mendalam masih dilakukan agar pelaksanaan proyek dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah serta kebutuhan masyarakat setempat.
“Misalkan Teluk Jakarta, di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Tapi untuk 15 segmen ada subsegmennya, dan seksi-seksinya di dalamnya ini perlu ada, harus ada kolaborasi. Untuk timeline-nya kita sedang atur pelaksanaan kegiatannya ini dihitung backward planning-nya berapa lama karena harus semua komponen dimasukkan,” katanya.
Melalui proyek strategis tersebut, pemerintah berharap perlindungan kawasan pesisir dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, serta penciptaan pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan bagi masyarakat Pantai Utara Jawa.(*)
