SEMARANG (Astara.news) — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengambil langkah taktis untuk mempercepat penanganan infrastruktur jalan yang rusak akibat curah hujan tinggi yang melanda wilayah tersebut hingga awal tahun 2026. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara resmi memutuskan untuk melakukan realokasi anggaran tahun 2026 senilai kurang lebih Rp200 miliar.
Langkah strategis ini diambil guna memulihkan tingkat kemantapan jalan provinsi yang sempat mengalami penurunan. Alih-alih menunggu mekanisme reguler, Gubernur Luthfi memilih jalur penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar proses perbaikan dapat segera dieksekusi.
“Jadi untuk tahun 2026 ini, daripada menunggu anggaran perubahan bulan September, kita membuat Perkada (Peraturan Kepala Daerah), untuk menggeser beberapa anggaran yang kita gunakan untuk pemeliharaan jalan,” ungkap Luthfi seusai memimpin Rapat Evaluasi APBD 2026 dan Persiapan APBD Perubahan 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (8/6/2026).
Lebih lanjut, Luthfi menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil koordinasi terpadu bersama seluruh jajaran eksekutif provinsi. Target utamanya adalah memulihkan persentase kemantapan jalan agar kembali pada standar tinggi yang pernah dicapai pada tahun sebelumnya.
“Hari ini saya putuskan dengan Wagub, Sekda, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahwa khusus infrastruktur akan kita buatkan Perkada. Sehingga, jalan-jalan provinsi yang sekarang kualifikasinya rusak berat, insyaallah dalam waktu dekat kita lakukan pemeliharaan dan peningkatan. Saya ingin 2026 ini kembali ke 2025, bahwa kemantapan jalan provinsi harus 94,4%,” tegas Gubernur.
Dana realokasi tersebut akan diprioritaskan bagi ruas-ruas jalan provinsi yang saat ini diklasifikasikan dalam kondisi rusak berat. Beberapa titik yang menjadi fokus utama meliputi ruas jalan Randublatung-Cepu yang sebelumnya banyak mendapat atensi publik, sejumlah ruas strategis di wilayah Soloraya, hingga jalur Keling-Kelet di Kabupaten Jepara.
Meski komitmen percepatan telah dicanangkan, Luthfi memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan perbaikan fisik tetap harus mematuhi prosedur tata kelola pemerintahan yang baik.
“Memang tidak bisa kita bangun jalan itu sakdek saknyet (seketika). Jadi perlu adanya lelang, perlu adanya penggeseran anggaran, perlu adanya Perkada untuk mengubah agar kita tidak melanggar peraturan. Jadi tidak bisa langsung. Intinya, kita bisa melakukan itu,” jelas Luthfi.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengonfirmasi bahwa alokasi tambahan dari Perkada tersebut telah diploting secara akurat. Dana ini diperuntukkan guna merespons berbagai usulan penanganan yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Wonogiri.
Dengan adanya suntikan dana senilai Rp200 miliar yang dipadukan dengan APBD Perubahan mendatang, proyeksi tingkat kemantapan jalan provinsi diperkirakan tidak hanya pulih di angka 93 persen, namun berpotensi melonjak hingga kisaran 95-96 persen.
“Harapannya nanti posisi kemantapan jalan di akhir 2026 bisa naik,” tuturnya.
Menutup keterangannya, Henggar merinci pendekatan teknis yang akan diimplementasikan jajarannya di lapangan untuk memaksimalkan kualitas perbaikan infrastruktur.
“Jadi perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah melalui dua cara. Pertama, melalui Bidang Bina Marga dengan pengaspalan jalan dua lapis. Kedua, melalui Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) dengan pengaspalan satu lapis. Peningkatan jalan masuknya ke Bidang Bina Marga,” pungkasnya.(*)
