JAKARTA (Astara.news) – Tingginya kebutuhan hunian masyarakat di Jawa Tengah berdampak pada meningkatnya realisasi kredit pembiayaan perumahan di wilayah tersebut. Hingga awal April 2026, provinsi ini mencatat capaian tertinggi secara nasional.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) periode 1 Januari hingga 1 April 2026 di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp 2,3 triliun. Penyaluran terbesar tercatat di Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, disusul Kabupaten Banyumas Rp117,4 miliar, dan Kabupaten Sragen Rp115,6 miliar.
Atas capaian tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Ahmad Luthfi.
“Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit Perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1,” ujar Maruarar saat bertemu Ahmad Luthfi di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Selain itu, Jawa Tengah juga menunjukkan kinerja positif dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah bersubsidi. Pada 2025, realisasi program ini mencapai 24.470 unit, menempatkan Jawa Tengah di posisi kedua nasional.
“Kalau boleh, tahun ini (2026) jadi 40 ribu unit. Sudah disiapkan dan sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, katanya Jateng juga tertinggi untuk pendataan lahan yang dapat dijadikan permukiman,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas berbagai rencana percepatan program perumahan dan permukiman tahun 2026, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pemberdayaan UMKM genteng.
“Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara, ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju,” paparnya.
Gubernur Ahmad Luthfi menambahkan, penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah pada 2025 tercatat sebanyak 274.514 unit. Sementara sisa backlog masih sekitar 1.058.454 unit, atau turun sekitar 20 persen.
Penanganan tersebut bersumber dari berbagai skema pembiayaan, mulai dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, Baznas, CSR perusahaan, hingga partisipasi masyarakat.
“Hari ini kami usulkan terkait BSPS 2026. Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh kita usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang. Rumah susun juga ada kami usulkan,” kata Luthfi. (*)
