BANJARNEGARA (Astara.news) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memantapkan arah pembangunan 2027 dengan fokus pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi syariah sebagai upaya mempercepat pemerataan kesejahteraan, khususnya di wilayah selatan Jawa Tengah.
Hal itu mengemuka dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya yang digelar di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pembangunan di Jawa Tengah harus diselaraskan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota agar program yang dijalankan berjalan searah dan tepat sasaran.
“Kenapa Jawa Tengah harus kita rembug dan harus kita bicarakan, agar ini nanti menjadi policy (kebijakan) bersama. Sehingga dalam membangun Provinsi Jawa Tengah bisa setarikan napas, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan dalam rangka mengintegrasikan dengan pemerintah pusat,” kata Luthfi.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan dari atas, melainkan harus melibatkan aspirasi daerah agar kebutuhan riil masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Arinugroho menyebut wilayah selatan Jawa Tengah memiliki potensi besar di berbagai sektor strategis seperti pangan, energi, pariwisata, hingga ekonomi syariah. Namun kawasan tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan tingginya angka kemiskinan.
Karena itu, DPRD Jawa Tengah mengapresiasi langkah Pemprov Jateng yang menggelar forum rembug pembangunan sebagai sarana sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Atas nama DPRD, penghargaan setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan pagi ini,” kata Setya Ari.
Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah terus menunjukkan kemajuan. Tingkat kemantapan jalan di Jawa Tengah bahkan disebut telah mencapai sekitar 97 persen dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Meski demikian, menurutnya pemerataan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa Tengah masih perlu terus diperkuat, terutama dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pengembangan sektor wisata dan ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah selatan Jawa Tengah.
“DPRD Jateng berharap ada keseimbangan Jawa Tengah selatan dan utara. Ini adalah upaya kita bersama. Semoga kita betul-betul bisa menjalankan ngopeni dan ngelakoni,” katanya.(*)
