SEMARANG (Astara.news) – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Tengah untuk memperluas peran strategisnya sebagai garda terdepan dalam penanganan kebencanaan, termasuk krisis kekeringan yang tengah melanda berbagai wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Luthfi saat menghadiri agenda pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2026-2031 yang diselenggarakan di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, pada Jumat (31/7/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kerawanan bencana yang komprehensif. Mulai dari ancaman hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, rob, erupsi vulkanik, hingga kekeringan ekstrem pada musim kemarau. Situasi geografis dan klimatologis ini menuntut sinergi dan kolaborasi yang lebih masif antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PMI.
Oleh karena itu, PMI didorong untuk tidak sekadar berpusat pada layanan donor darah, melainkan juga harus proaktif dalam memberikan respons cepat (quick response), layanan kemanusiaan, serta penanganan keadaan darurat di lapangan.
“Tidak hanya masalah donor darah, tetapi penanganan dapur umum, penanganan kemanusiaan, penanganan awal ketika masyarakat mengalami bencana. Bahkan kalau perlu terjadi kecelakaan lalu lintas, PMI harus hadir,” tegas Gubernur Luthfi usai prosesi pelantikan.
Gubernur juga menaruh harapan besar agar jajaran kepengurusan PMI Jawa Tengah yang baru mampu menghadirkan inovasi komprehensif, mulai dari tahap mitigasi risiko hingga fase rehabilitasi pascabencana.
“Dengan adanya pelantikan yang baru ini diharapkan kita mempunyai terobosan kreatif, dalam rangka meminimalisasi bencana sampai dengan pascabencana. Quick response penanganan cepat sangat diperlukan,” ujarnya.
Merespons arahan tersebut, Ketua PMI Jawa Tengah, Haryanto, menyatakan kesiapan penuh jajarannya dalam mendukung penanganan kebencanaan, optimalisasi pelayanan kesehatan, pembinaan relawan, serta pemenuhan stok darah di wilayah Jawa Tengah. Terkait isu kekeringan, Haryanto memaparkan bahwa PMI Jawa Tengah saat ini tengah memusatkan perhatian pada penyaluran bantuan air bersih.
Tercatat, distribusi air bersih yang telah dilakukan menyentuh angka yang signifikan dengan rincian sebagai berikut:
Total Distribusi: 2,2 juta liter air bersih.
Wilayah Terdampak: 14 kabupaten/kota.
Armada dan Operasional: 433 kali pengiriman menggunakan 18 unit truk tangki.
Jangkauan Wilayah: 288 desa yang tersebar di 48 kecamatan.
Penerima Manfaat: Lebih dari 109 ribu jiwa.
Selain penanganan krisis internal di Jawa Tengah, PMI Jawa Tengah yang berkolaborasi dengan PMI tingkat kabupaten/kota, Pemprov Jateng, TNI, Polri, dan instansi lintas sektoral, turut menorehkan kontribusi kemanusiaan secara nasional. Bantuan tersebut disalurkan kepada korban bencana di Aceh dan Sumatera dalam bentuk logistik senilai kurang lebih Rp1,7 miliar dan dukungan dana tunai sebesar Rp2,2 miliar.
Turut hadir melantik secara langsung, Ketua Umum PMI Pusat, Jusuf Kalla, memberikan amanat agar PMI Jawa Tengah terus berkembang dan meningkatkan kapasitasnya dalam menanggulangi berbagai krisis kebencanaan.
“Semua bencana itu harus dibantu, banjir apa kekeringan, apa gempa itu, PMI selalu aktif di manapun di Indonesia. Itu selalu menjadi bagian daripada program,” kata Jusuf Kalla usai prosesi pengukuhan.
Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut juga memastikan bahwa instruksi penanganan kekeringan telah berjalan secara sistematis di lapangan.
“Sudah didistribusikan (air bersih) sejak bulan lalu sudah berjalan,” terangnya.
Pelantikan pengurus baru ini diharapkan menjadi momentum akselerasi bagi PMI Jawa Tengah dalam memperkuat sinergi lintas lembaga, guna mewujudkan ketahanan bencana yang lebih baik di masa mendatang.(*)
