JAKARTA (Astara.news) — Presiden Prabowo Subianto menetapkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen strategis negara untuk memperkuat fondasi perputaran ekonomi rakyat yang dimulai dari tingkat desa. Langkah ini diambil pemerintah guna membangun sistem distribusi yang jauh lebih efisien, sekaligus mengambil alih kendali penuh atas rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/07/2026). Melalui KDMP, pemerintah kini memiliki pegangan kuat dari hulu ke hilir.
“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, sekarang pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain, dari pusat sampai ke desa. Pertama kali dalam sejarah, kita sekarang tidak bisa di-blackmail. Tidak bisa nanti ada barang langka. Tidak bisa nanti ada menimbun barang di saat kritis,” ucap Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta.
Kepala Negara memaparkan bahwa selama ini panjangnya mata rantai distribusi perdagangan bahan pokok telah merugikan banyak pihak, terutama petani dan konsumen. Potensi penghematan ekonomi yang hilang akibat tengkulak atau perantara ternyata sangat fantastis. Hal ini didasarkan pada temuan Kementerian Pertanian yang menunjukkan besarnya dominasi margin oleh pihak perantara.
”Setelah di-research oleh Menteri Pertanian, keuntungannya yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30 sampai 40 persen. Jadi diperhitungkan 313 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani hanya 30 persen, sepertiga. Yang dinikmati oleh konsumen 30 persen, yang 40 persen dinikmati oleh middleman,” tuturnya.
Melalui kehadiran KDMP, Presiden menargetkan margin besar yang selama ini diraup oleh perantara dapat ditekan secara drastis. Efisiensi ini diyakini akan mendongkrak daya beli masyarakat serta memperkuat perputaran roda ekonomi di pedesaan.
”Dengan koperasi Merah Putih, KDMP, marginnya kurang lebih 5 sampai 10 persen, saya kira koperasi ambil 5 persen sudah cukup, berarti sisanya bisa dinikmati oleh petani dan konsumen. Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang,” ucap Presiden menjelaskan skema efisiensi tersebut.
Dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik demi kemakmuran rakyat, Presiden Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sah. Pemerintah tidak akan ragu menindak tegas segala bentuk penyelewengan yang merugikan pembangunan ekonomi nasional.
”Sekali lagi, berkali-kali saya bilang bahwa percayalah kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan,” tegas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden optimis bahwa serangkaian kebijakan strategis yang pro-rakyat ini sudah berada di jalur yang benar. Kebijakan yang dikelola secara transparan dan berlandaskan kepentingan masyarakat luas terbukti mulai membuahkan hasil nyata sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap Indonesia.
”Ternyata benar, ternyata kalau kebijakannya benar, niatnya benar, arahnya benar, sesuai dengan filosofi bangsa, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan itikad untuk mengabdi kepada rakyat, ternyata hasilnya real. Dunia sudah mulai mengakui,” pungkasnya.(*)
