JAKARTA (Astara.news) — Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan pentingnya mengembalikan ruh ideologi bangsa ke dalam urat nadi perekonomian negara. Bagi Kepala Negara, Pancasila bukan sekadar semboyan masa lalu, melainkan fondasi utama bagi pembangunan ekonomi nasional yang adil, merata, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan rakyat.
Pesan sarat makna tersebut disampaikan langsung oleh Presiden saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Ia menegaskan bahwa ekonomi yang berpijak pada Pancasila adalah ekonomi yang religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta mampu mempererat persatuan nasional. Salah satu wujud nyata dari nilai tersebut adalah bagaimana negara mengelola sumber daya alamnya untuk kemakmuran bersama, bukan kepentingan golongan.
“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi, kekayaan alam adalah Amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita. Untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang,” jelasnya.
Lebih jauh, Presiden menjabarkan bahwa paradigma ekonomi Pancasila tidak boleh hanya terpaku pada angka pertumbuhan di atas kertas, melainkan harus menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat paling bawah. Pemenuhan gizi yang baik hingga perlindungan nasib para pekerja menjadi denyut nadi kebijakan pemerintah saat ini.
“Anak-anak kita, anak-anak, saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan,” tegasnya.
Tidak hanya sektor pangan, kesejahteraan kaum buruh pun mendapat porsi perhatian yang besar. “Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu,” sambungnya.
Kepala Negara juga menyoroti praktik ekonomi masa lalu, di mana kekayaan alam Ibu Pertiwi kerap kali mengalir ke luar negeri dan dikendalikan oleh pihak asing. Perekonomian Pancasila, tegasnya, mengamanatkan agar kepentingan nasional dan kedaulatan rakyat mutlak diletakkan di atas segalanya.
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” tegas Prabowo.
Sebagai langkah nyata untuk membalikkan keadaan tersebut, pemerintah kini terus memperkuat tata kelola kekayaan alam. Strategi tegas yang dicanangkan meliputi kebijakan ekspor satu pintu, hilirisasi industri besar-besaran, hingga pengelolaan devisa hasil ekspor yang lebih ketat demi menahan aliran modal keluar negeri.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum bagi Presiden Prabowo untuk kembali pada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Baginya, ekonomi Pancasila adalah satu-satunya jalan lurus untuk mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.(*)
