JAKARTA (Astara.news) — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ajang Apresiasi Komitmen Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026. Penghargaan diberikan atas penguatan integritas di lingkungan pendidikan melalui program Sekolah Berintegritas (SBI).
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Ahmad Luthfi mengatakan, apresiasi tersebut menjadi penguat bagi upaya pencegahan korupsi yang dibangun sejak lingkungan pendidikan.
“Pencegahan dini pada anak-anak kita ini sangat penting sekali, ini sebagai upaya membangun integritas secara nasional,” kata dia.
Menurut Luthfi, penguatan integritas dalam program SBI menyasar empat unsur utama di sekolah, yakni kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan non-guru, serta murid.
“Anak-anak sekolah dididik untuk tidak menyontek, dididik untuk bertindak jujur, kemudian dididik kegiatan OSIS yang apa adanya, tidak curang dan lain sebagainya. Kemudian guru juga harus mendidik terkait dengan integritas,” ungkap gubernur.
Penguatan tersebut juga diterapkan melalui tata kelola sekolah. Kepala sekolah diarahkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sementara guru didorong mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran sekaligus memberikan keteladanan kepada peserta didik.
Praktik integritas juga diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari di sekolah. Di antaranya melalui pemilihan OSIS secara jujur, pelaksanaan tes atau ulangan dengan sistem digital, penyediaan kanal pengaduan digital, hingga Laboratorium SBI.
“Jangan sampai masuk sekolah bayar, kemudian ada pungli dan lain sebagainya. Jadi pendidikan dini ini digunakan untuk upaya pencegahan, bahwa integritas dalam pencegahan tindak pidana korupsi disiapkan dari anak-anak kita,” tegasnya.
Luthfi menjelaskan, program SBI di Jawa Tengah telah dimulai sejak 2023 dengan melibatkan 104 sekolah. Implementasinya kemudian diperluas menjadi 645 sekolah pada 2025.
Pada 2026, penguatan program tersebut dilanjutkan melalui pembentukan 12 Laboratorium SBI di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai program Sekolah Berintegritas yang dikembangkan Jawa Tengah merupakan salah satu praktik baik yang layak dikembangkan di daerah lain.
“Dengan menampilkan nama Sekolah Berintegritas saja, setidaknya auranya itu sudah menyebar ke semuanya. Harapannya ini menyebar ke semuanya,” ujar Setyo.
Setyo menegaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Upaya pencegahan harus dibangun melalui pendidikan serta pembentukan karakter sejak usia dini.
Menurutnya, pendidikan tidak semata-mata bertujuan menghasilkan peserta didik yang cerdas. Nilai kejujuran, komitmen, konsistensi, dan integritas juga harus menjadi bagian penting dari karakter mereka.
“Secerdas apa pun teknologi, tidak akan bisa menggantikan integritas,” tegas Setyo.(*)
