JAKARTA (Astara.news) – Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan kesiapan untuk melengkapi perangkat kerja bagi operator dan wali asrama Sekolah Rakyat sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan dan pendampingan siswa di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Senin, mengatakan pemenuhan perangkat, seperti laptop dan perlengkapan operasional lainnya, disiapkan agar proses input data, pengelolaan asrama, dan pembelajaran dapat berjalan lebih efektif.
“Misalnya laptop ataupun komputer untuk operator, Insya Allah, nanti akan dilengkapi perangkat yang dibutuhkan oleh para operator secara bertahap,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.
Dia menjelaskan pemenuhan perangkat tersebut dilakukan bertahap seiring penyelenggaraan Pelatihan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi Operator Sekolah Rakyat, serta pelatihan pengaduan dan pengelolaan asrama bagi wali asuh dan wali asrama untuk memperkuat kemampuan teknis para pendamping.
Kementerian Sosial melaporkan total ada 526 orang operator, wali asuh atau wali asrama yang bertugas di 166 titik Sekolah Rakyat rintisan seluruh Indonesia.
Untuk itu Mensos menyebut pemenuhan perangkat, pelatihan, serta dukungan operasional secara bertahap ini merupakan komitmen Kementerian Sosial untuk memastikan Sekolah Rakyat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan dampak langsung bagi anak-anak penerima manfaat.
“Terkait tunjangan operator dan wali-wali itu sudah ada ketentuan, mereka semua itu adalah pegawai pemerintah berstatus PPPK, jelas ya,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
Berdasarkan data Kementerian Sosial ada sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang dibangun pada tahun 2025 dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa, didukung oleh 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Kementerian Sosial menargetkan seluruh Sekolah Rakyat dilengkapi dengan fasilitas teknologi pembelajaran modern, termasuk papan interaktif digital (IFP), laptop dengan akses jaringan internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama sebelum akhir tahun 2025.
Adapun untuk tahap awal, 166 sekolah rakyat rintisan yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut masih memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan fasilitas milik pemerintah daerah.
Lalu kemudian pemerintah bakal membangun gedung Sekolah Rakyat permanen setelah proses pembebasan lahan yang disiapkan pemerintah daerah selesai. (*)
