REMBANG (Astara.news) – Pemerintah Kabupaten Rembang terus melakukan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Salah satu upaya yang disiapkan adalah penyaluran bantuan air bersih ke wilayah yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, M Luthfi Hakim mengatakan, hingga saat ini pengajuan bantuan air bersih telah diterima dari tujuh desa dan dua kelurahan.
“Bukan hanya dari desa, beberapa perumahan dan SMPN 3 Kragan juga mengajukan bantuan air bersih untuk menunjang kegiatan wudhu di lingkungan sekolah,” ujarnya, saat ditemui di kantornya, Kamis (27/8/2026).
Luthfi menjelaskan, permohonan bantuan air bersih dari sejumlah desa telah berlangsung sekitar satu bulan lalu. Pengajuan pertama berasal dari Desa Logung. Seiring berlanjutnya musim kemarau, wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih terus bertambah.
Saat ini, BPBD Rembang tengah mempercepat proses administrasi dan pemenuhan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan penanganan darurat kekeringan. Setelah seluruh proses tersebut selesai, distribusi air bersih akan segera dilakukan.
“Begitu regulasinya selesai, penyaluran bantuan akan segera kami laksanakan, agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi,” jelasnya.
Untuk mendukung penanganan kekeringan, BPBD Rembang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp75 juta yang dialokasikan khusus untuk kegiatan dropping air bersih.
Selain menggunakan anggaran pemerintah daerah, BPBD juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, seperti perusahaan, BUMN, BUMD, organisasi sosial, hingga forum masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan bantuan apabila kebutuhan air bersih meningkat.
Luthfi juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Masyarakat, khususnya petani, juga diminta menyesuaikan pola tanam dengan kondisi ketersediaan air untuk menjaga ketahanan air dan mengurangi risiko dampak kekeringan.
“Yang pasti mulai menghemat air. Untuk pertanian juga menanam tanaman yang tahan dalam kondisi minim air,” ujarnya.
Selain persoalan ketersediaan air, BPBD mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan lingkungan. Risiko kebakaran cenderung meningkat ketika kondisi lingkungan semakin kering selama musim kemarau.
Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah secara sembarangan. Jika pembakaran tidak dapat dihindari, prosesnya harus dilakukan secara aman dan berada dalam pengawasan.
“Jika melakukan pembakaran, harus diawasi dengan ketat dan dipastikan tidak menimbulkan api yang merambat ke area lain,” tegas Luthfi.(*)
