SEMARANG (Astara.news) — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendahulu harus diisi dengan kerja nyata untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Hal tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pejuang dan pendiri bangsa.
“Indonesia ini negara besar, maka pada HUT ke-81 ini kita harus berdaulat, adil, dan makmur. Dengan pengertian harus mengedepankan kerja nyata sebagaimana para pendahulu kita,” kata Luthfi saat menghadiri Resepsi Kenegaraan HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (17/8/2026).
Menurut Luthfi, kerja nyata tersebut harus dilaksanakan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan kolaborasi yang menjadi salah satu arah pembangunan Jawa Tengah di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
“Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan menjadi prioritas utama kita. Itulah yang menjadi alas dasar kemerdekaan harus kita raih,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Luthfi menyampaikan sejumlah upaya terus dilakukan untuk memperluas pemerataan akses pendidikan. Pemerintah juga berupaya mengembalikan anak-anak putus sekolah ke bangku pendidikan serta mewujudkan lingkungan belajar yang bebas dari perundungan.
Sementara di sektor kesehatan, Jawa Tengah mencatatkan capaian positif dengan menjadi provinsi yang memiliki capaian tertinggi dalam pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program tersebut juga terintegrasi dengan layanan dokter spesialis keliling atau Speling.
Pada sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada semester I 2026 tercatat mencapai 5,80 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen.
Realisasi investasi juga terus didorong. Hingga semester I 2026, investasi di Jawa Tengah mencapai Rp59,94 triliun, yang terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp25,92 triliun, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp22,62 triliun, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) Rp11,40 triliun.
Realisasi tersebut turut menyerap tenaga kerja sekitar 213 ribu orang.
Perbaikan kinerja ekonomi tersebut juga diikuti dengan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, tingkat kemiskinan Jawa Tengah turun dari 9,48 persen menjadi 9,21 persen.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2026 berada di angka 4,24 persen, turun 0,09 persen dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 4,33 persen.
“Ini adalah hasil dari semangat kebersamaan yang dibangun melalui collaborative goverment (pemerintahan kolaboratif) dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat,” tandas Luthfi.(*)
