SEMARANG (Astara.news) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong Koperasi Konsumen Buruh Jawa Tengah Sejahtera (KBJS) menjadi salah satu instrumen baru dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Koperasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat berbelanja, tetapi mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih kompetitif.
Menurut Luthfi, keberadaan koperasi harus memberikan manfaat nyata bagi buruh dan keluarganya, terutama dengan membantu menekan pengeluaran kebutuhan sehari-hari.
“Orientasinya bukan sekadar program. Orientasinya adalah kebutuhan buruh terpenuhi, dan buruh lebih sejahtera,” kata Luthfi, saat menerima audiensi pengawas dan pengurus KBJS di ruang kerjanya, Rabu (2/9/2026).
Luthfi mengatakan, pengelola koperasi perlu memperkuat akses terhadap sumber barang agar harga yang ditawarkan kepada anggota dapat lebih murah dibandingkan harga pasar. Salah satunya dengan menghubungkan koperasi secara langsung dengan petani, grosir, dan produsen.
“Barang-barang yang bersentuhan dengan buruh harus harganya harga produsen. Beras diambil dari petani, sedangkan kebutuhan seperti sabun dan sampo, bisa langsung melalui grosir,” kata dia.
Ia menegaskan, pengembangan koperasi harus berorientasi pada manfaat langsung bagi anggota. Selain membantu menekan pengeluaran pekerja, koperasi diharapkan menjadi salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan di luar skema pengupahan.
Gubernur juga mengarahkan agar pengembangan KBJS dilakukan berdasarkan pemetaan perusahaan dan kawasan industri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, akan memberikan asistensi, membantu akses permodalan, serta mempertemukan koperasi dengan pemasok kebutuhan pokok.
Luthfi berharap KBJS dapat menjadi proyek percontohan yang nantinya dapat dikembangkan di kawasan industri lainnya. Perusahaan juga didorong memberikan ruang agar keberadaan koperasi dapat menjangkau lebih banyak pekerja.
KBJS sendiri diresmikan pada Mei 2025 dan mulai menjalankan penjualan kebutuhan pokok pada Juli 2026. Saat ini, koperasi tersebut telah menyediakan 36 jenis barang dan memperoleh dukungan dana sponsor sebesar Rp250 juta dari Bank Jateng.
Ketua KBJS Luqmanul Hakim mengatakan, koperasinya terus dikembangkan sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan pekerja di luar upah.
Menurutnya, antusiasme buruh terhadap keberadaan koperasi cukup tinggi. Hal itu karena kebutuhan primer yang disediakan koperasi merupakan kebutuhan rutin pekerja dan keluarganya.
“Yang sangat diharapkan teman-teman buruh adalah, bisa membeli barang di bawah harga pasar dengan kualitas yang sama. Upahnya tetap sesuai UMK, tetapi kebutuhan bisa diperoleh dengan harga lebih murah,” kata Luqmanul, seusai audiensi.
Luqmanul menyambut positif arahan gubernur untuk memperkuat akses koperasi kepada produsen. Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan sehingga manfaat koperasi dapat dirasakan oleh lebih banyak pekerja.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Desy Arijani mengatakan, pemerintah telah mendampingi KBJS sejak tahap pendirian, pengurusan perizinan, hingga penyediaan tempat usaha yang lebih representatif.
“Untuk tahap awal, kami mendorong koperasi fokus pada barang yang perputarannya cepat, seperti beras, minyak goreng, dan gula. Barang-barang itu dibutuhkan anggota setiap bulan, sehingga permodalan koperasi juga bisa berputar dengan cepat,” kata Desy.
Selain mengembangkan usaha ritel, KBJS juga mulai menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan dan BPJS. Pendampingan selanjutnya akan diarahkan pada penambahan anggota, penguatan modal, serta perluasan layanan untuk memenuhi kebutuhan pekerja.(*)
