SEMARANG (Astara.news) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi antara Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat literasi politik serta peran strategis perempuan di berbagai bidang pembangunan.
Hal itu disampaikan Gubernur saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KPPI Jawa Tengah masa bakti 2025–2030 di Hotel Noormans, Semarang, pada Rabu (12/11/2025).
“Perempuan-perempuan yang hari ini dilantik dapat memberikan warna baru dalam kiprah politik dan memperjuangkan emansipasi wanita. Saya berharap Jawa Tengah semakin berdaya,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia mengingatkan bahwa pelantikan pengurus KPPI bukan sekadar seremoni, melainkan harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret yang mampu mendorong kiprah perempuan di kancah politik. Saat ini, kata dia, keterwakilan perempuan asal Jawa Tengah di DPR RI baru mencapai sekitar 20 persen atau 24 kursi.
Menurut Luthfi, peningkatan partisipasi politik perempuan tidak dapat dicapai tanpa adanya dukungan sistematis berupa pendidikan politik yang berkesinambungan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki roadmap pemberdayaan perempuan lintas sektor—tidak hanya di bidang politik, tetapi juga ekonomi, kesehatan, serta perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan.
“Kita memiliki program Kecamatan Berdaya. Konsep perempuan berdaya ini diarahkan agar kaum perempuan memiliki kemandirian, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain, serta mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif,” jelasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah dan organisasi perempuan seperti KPPI, Ahmad Luthfi optimistis peran perempuan Jawa Tengah akan semakin kuat dan berpengaruh dalam pembangunan daerah. (*)
