SEMARANG(Astara.news) — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya untuk memprioritaskan penyerapan bahan baku, khususnya telur, dari peternak lokal. Langkah strategis ini ditujukan untuk menyokong keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memberdayakan perekonomian masyarakat daerah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Taj Yasin saat memimpin Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Jumat (12/6/2026). Ia menekankan bahwa kehadiran ribuan dapur MBG harus mampu menjadi roda penggerak ekonomi bagi masyarakat luas, termasuk peternak, petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi.
“Hari ini kita ingin memastikan bahwa para peternak dan para petani benar-benar merasakan keberadaan program MBG. Adanya SPPG ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat,” kata Taj Yasin, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Program MBG Jawa Tengah.
Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), rata-rata kebutuhan telur untuk menyuplai seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai 720.902 kilogram per minggu. Namun, tingkat penyerapan dari SPPG di daerah masih belum sebanding dengan potensi produksi telur Jawa Tengah yang menembus angka 7,3 juta ton per tahun.
Di sisi lain, komoditas daging ayam menunjukkan serapan yang lebih tinggi, yakni sekitar 1.452.587 kilogram per minggu atau setara 75,5 ribu ton per tahun. Angka tersebut merepresentasikan sekitar 1,3 persen dari total potensi produksi daging ayam di Jawa Tengah.
Sebagai upaya untuk mendongkrak penyerapan produksi lokal secara masif, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah merumuskan kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak, koperasi, serta para pemangku kepentingan terkait. Perjanjian ini ditujukan agar SPPG memprioritaskan pemenuhan bahan baku dari wilayah sendiri.
“Kita akan membuat kesepakatan, bahwa SPPG harus menyerap kebutuhan bahan pokok dari Jawa Tengah, khususnya telur, ayam, dan ikan. Harus membeli di sini,” tegas Wagub.
Lebih lanjut, ia mencontohkan bahwa apabila sebuah SPPG beroperasi di Kabupaten Banjarnegara, maka kebutuhan operasional seperti telur, sayuran, dan bahan pangan lainnya idealnya harus dipasok langsung oleh produsen dari wilayah Banjarnegara terlebih dahulu. Kebijakan tata niaga ini diyakini tidak hanya akan memutar roda ekonomi lokal, tetapi juga mengefisiensikan biaya distribusi dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.
Taj Yasin juga menyoroti tantangan di lapangan, di mana masih terdapat laporan mengenai harga jual telur di tingkat peternak yang anjlok hingga menyentuh Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Nominal tersebut berada jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp26.000 per kilogram.
“Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai bahan baku diambil dari masyarakat, tetapi harganya justru di bawah harga acuan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menyampaikan bahwa kesepakatan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah ini akan menjadi wujud komitmen bersama demi memastikan bahan pangan lokal terserap secara optimal. Pihaknya berjanji akan memperketat mekanisme pengawasan melalui kolaborasi antara BGN dan Satgas MBG tingkat kabupaten/kota agar rantai pasok berjalan sesuai pedoman sasaran program.
Hingga saat ini, ekosistem rantai pasok Program MBG di Jawa Tengah tercatat telah sukses mengintegrasikan 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 BUMDes, 18 BUMDes Bersama, serta melibatkan 7.967 pemasok berskala lokal di seluruh Jawa Tengah.(*)
