TEGAL (Astara.news) — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pengembangan budidaya ikan nila salin di wilayah pesisir yang terdampak banjir rob. Langkah strategis ini diambil guna menjaga roda perekonomian masyarakat pesisir di tengah ancaman krisis lahan produktif.
Keseriusan tersebut ditunjukkan Ahmad Luthfi dengan menghubungi langsung Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melalui sambungan telepon, di sela agenda Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kota Tegal, Senin (22/6/2026).
Inisiatif ini dipicu oleh pemaparan sejumlah kepala daerah terkait kerugian teritorial akibat naiknya air laut. Bupati Pemalang Anom Widiyantoro melaporkan, wilayahnya kehilangan sekitar 930 hektare lahan pertanian dan 300 hektare tambak akibat rob. Sebagai solusi transisi, Pemkab Pemalang saat ini mulai mengembangkan varietas padi salin dan nila salin.
Kondisi serupa diungkapkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan yang mencatat 400 hektare lahan di wilayahnya tergenang rob. Kabupaten Batang diketahui telah merintis uji coba budidaya padi salin dan nila salin di lahan seluas 30 hektare melalui skema kolaborasi dengan sejumlah pihak.
Merespons laporan tersebut, Menteri Trenggono menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan program dukungan pengembangan nila salin berskala besar, dengan alokasi porsi mencapai 72 ribu hektare. Pemerintah daerah terdampak dipersilakan memanfaatkan program tersebut setelah merampungkan pemetaan wilayah dan pendataan kelompok masyarakat.
Menindaklanjuti lampu hijau dari KKP, Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan seluruh kepala daerah di kawasan pesisir Jawa Tengah untuk segera memetakan lahan terdampak rob yang potensial digarap. Menurutnya, meski langkah mitigasi jangka panjang seperti penanaman mangrove dan pembangunan tanggul laut tetap berjalan, pemerintah daerah wajib menyiapkan strategi adaptasi ekonomi yang instan.
“Salah satunya, dengan mengubah lahan yang terdampak menjadi tetap produktif, melalui pengembangan nila salin,” ujarnya.
Di luar isu pesisir, Ahmad Luthfi juga menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan tetap menjadi pilar utama pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2026. Ia mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengambil ancang-ancang lebih awal dalam menghadapi kemarau, khususnya melalui penguatan infrastruktur pengairan seperti pipanisasi dan pompanisasi.
“Jangan sampai saat musim kemarau panjang kita tergagap. Daerah harus segera melakukan pemetaan wilayah yang rawan kekeringan, agar target produksi pangan tetap tercapai,” tegasnya.(*)
