SEMARANG (Astara.news) — Posko pengamanan dan pelayanan Lebaran tidak hanya berfungsi memantau arus mudik, tetapi juga memonitor potensi bencana alam mengingat saat ini masih menjadi ancaman.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat meninjau Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2026, di Gedung Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (13/3/2026).
Menurut orang nomor satu di Jawa Tengah ini, sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih berpotensi terdampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, maupun tanah bergerak. Karena itu, petugas posko diminta tetap siaga selama 24 jam, untuk memantau kondisi tersebut.
“Bukan hanya memantau arus pergerakan orang dan barang, tetapi juga monitor daerah yang berpotensi longsor, banjir, dan bencana lainnya,” tegas Luthfi.
Ditambahkan, implikasi Posko Terpadu Lebaran nanti, pemprov bersama instansi terkait, baik TNI, Polri, Orari, RAPI dan lainnya, mampu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai pada saat nanti, baik itu Lebaran, salat hari raya, tempat wisata, kita tidak bisa monitor oleh adanya lemahnya pelayanan masyarakat dengan cara pos aduan yang kita lakukan. Sehingga pos ini gunanya adalah untuk men-delivere (mengatasi) problem,” ujarnya.
Gubernur menyebut, mudik Lebaran merupakan rutinitas tahunan, sehingga aparat hanya perlu menyesuaikan langkah penanganan dengan perkembangan situasi di lapangan. Saat memantau Korbid Penanggulangan Bencana Alam, Luthfi berpesan kepada petugasnya agar tanggap dengan cepat manakala ada informasi bencana alam.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko menambahkan, keberadaan Posko Terpadu Lebaran di antaranya memang turut memantau kondisi kebencanaan di berbagai wilayah.
“Arahan dari Pak Gubernur agar keberadaan posko ikut memantau adanya bencana. Korbid Penanganan Bencana Alam juga akan siaga 24 jam, sama seperti posko-posko yang lain,” kata Miko, sapaannya.
Dia menjelaskan, keberadaan posko kebencanaan tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan secara langsung, jika terjadi peristiwa darurat di wilayahnya. Setiap laporan yang masuk akan segera dikoordinasikan dengan instansi terkait, agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat.
“Jadi masyarakat bisa langsung mengadukan atau menyampaikan informasi, kemudian akan kami konsolidasikan dengan BPBD provinsi, Basarnas, maupun pemerintah kabupaten/ kota,” ujarnya.
Koordinasi lintas instansi itu diharapkan mampu mempercepat respons terhadap berbagai kejadian, seperti banjir, tanah longsor, hingga bencana lainnya, yang berpotensi mengganggu arus mudik dan aktivitas masyarakat selama Lebaran.
