KLATEN (Astara.news) — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Sosial RI terus mempercepat program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten secara resmi dinyatakan keluar dari kepesertaan bantuan sosial setelah berhasil meningkatkan kesejahteraan mereka menuju taraf hidup mandiri.
Pelepasan status kepesertaan tersebut dikukuhkan melalui prosesi wisuda graduasi mandiri yang diselenggarakan di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten, pada Selasa (30/6/2026). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, serta Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Berdasarkan data berkala pada Tahap I 2026, tercatat total KPM PKH di Kabupaten Klaten mencapai 54.555 keluarga. Dari jumlah tersebut, 2.596 keluarga sukses melakukan graduasi. Secara rinci, sebanyak 992 keluarga memilih graduasi mandiri karena menyatakan telah mampu dan tidak bergantung lagi pada bantuan stimulus pemerintah. Sementara itu, sebanyak 1.604 keluarga berhasil lulus setelah menerima pendampingan dari Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Salah satu wisudawan graduasi mandiri, Sri Giatmi, warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, mengungkapkan keputusannya untuk mundur dari kepesertaan PKH didasari oleh kesadaran atas peningkatan kondisi finansial keluarganya yang kini ditopang oleh usaha dagang jamu keliling.
“Graduasi ini bagi kita yang sudah mampu, kalau belum cukup ya belum berani untuk graduasi. Cukup nggak cukup kan kita sendiri yang merasakan, kalau saya sendiri alhamdulilah sudah merasa cukup, karena sudah dibantu oleh pemerintah sampai sekarang. Sekarang saya sudah mensyukuri apa yang saya lakukan dari berdagang itu, hasil dari keluarga bisa cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Sri Giatmi.
Ia menambahkan, keterlibatannya dalam program PKH telah berlangsung sejak tahun 2013 di saat keluarganya menghadapi kesulitan ekonomi yang ekstrem. Alokasi bantuan tersebut ia manfaatkan secara optimal untuk kebutuhan gizi, jaminan biaya sekolah anak, hingga disisihkan sebagai modal usaha membeli peralatan dagang. Saat ini, anak pertamanya telah berpenghasilan tetap di sektor industri, sementara anak keduanya tengah menempuh pendidikan kelas 3 SMP.
“Buat teman-teman semua yang sudah merasa cukup, mari kita memberanikan diri untuk graduasi mandiri, karena yang lebih membutuhkan dari kita itu banyak sekali,” tuturnya.
Selain graduasi mandiri, momentum ini juga diisi dengan penyaluran stimulus modal usaha lewat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial dengan nominal bantuan hingga Rp5 juta per KPM. Manfaat program ini dirasakan langsung oleh Tri Suwiyem, pelaku usaha bakso asal Klaten Tengah.
“Alhamdulillah saya dapat bantuan peralatan untuk jualan bakso. Usaha sudah berjalan enam bulan. Saya juga sudah graduasi. Program ini bisa mengembangkan usaha kami. Semoga perekonomian kami sekeluarga bisa berjalan lancar, jualan tetap jalan,” ungkap Tri.
Menanggapi pencapaian ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen para keluarga yang bersedia lepas dari ketergantungan bantuan sosial (bansos). Luthfi menegaskan bahwa tren graduasi mandiri ini merupakan sinyal positif perbaikan ekonomi makro di tingkat daerah.
“Jadi graduasi ini tidak hanya di Klaten, ada juga di Kendal, kemudian ada di Brebes. Mereka sudah bisa berdiri sendiri, sehingga tidak memerlukan bantuan sosial lagi. Mereka sudah terangkat dari miskin, menjadi berdiri sendiri,” kata Ahmad Luthfi.
Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektoral dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, yang terbukti mengalami penurunan dari 9,58% menjadi 9,39% pada capaian evaluasi tahun 2025.
“Kolaborasi ini penting untuk mengeroyok masyarakat miskin dan miskin ekstrem, agar bisa kita graduasi,” pungkasnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono memuji langkah proaktif kepala daerah di Jawa Tengah dalam mengawal validitas data kemiskinan. Menurutnya, integrasi dan keterbukaan data dari tingkat kabupaten hingga provinsi menjadi kunci utama agar intervensi pengentasan kemiskinan dapat terlaksana secara presisi dan tepat sasaran.(*)
