SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam meningkatkan keamanan siber sekaligus mendukung penerapan pemerintahan digital. Sinergi tersebut diarahkan tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, keamanan siber menjadi tantangan penting seiring semakin luasnya penerapan pemerintahan digital. Menurutnya, penguatan keamanan membutuhkan kerja sama lintas pihak, termasuk dengan BSSN.
“Kita bicara pemerintahan digital tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri, dan
tantangannya adalah masalah keamanan siber,” kata Sumarno, saat menerima kunjungan BSSN di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (21/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN Sulistyo. Hadir pula Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Lilik Henry Ristanto beserta jajaran.
Sumarno mengapresiasi kunjungan BSSN yang dinilainya menjadi momentum untuk semakin memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pemerintahan digital di Jawa Tengah.
Menurutnya, BSSN memiliki kompetensi untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan siber.
“Kami merasa senang, dan mudah-mudahan nanti kolaborasi ke depan untuk pemerintahan digital di Jawa Tengah juga akan lebih maju,” ujarnya.
Sumarno menegaskan, kolaborasi keamanan siber tidak cukup dilakukan antara Pemprov Jawa Tengah dan BSSN. Kerja sama perlu diperluas dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dengan keterlibatan yang lebih luas, upaya membangun keamanan dan kedaulatan siber di Jawa Tengah diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama.
“Kita bicaranya tidak hanya Pemprov Jateng, tapi juga dengan pemerintah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah, bahkan tidak hanya di sisi pemerintahan saja. Semua stakeholder di Jawa Tengah ini bisa bersama-sama berkolaborasi,” katanya.
BSSN Dorong Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah
Deputi III BSSN Sulistyo mengatakan, pihaknya mendorong pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah di Jawa Tengah. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Forum nantinya tidak hanya melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga sektor nonpemerintahan, seperti kesehatan, perbankan, serta organisasi yang menggunakan sistem elektronik.
Keberadaan forum diharapkan dapat memperkuat koordinasi ketika terjadi insiden siber, termasuk dalam berbagi informasi dan sumber daya.
“Kunjungan kami dari BSSN bertemu dengan Pak Sekda itu, bagian dari cara kami berdua untuk menegaskan kembali komitmen bersama untuk membangun keamanan dan kedaulatan siber di wilayah Provinsi Jawa Tengah,” ujar Sulistyo.
Dia menambahkan, BSSN siap mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan pemerintahan digital, terlebih semakin banyak layanan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat yang telah terdigitalisasi.
“Kunjungan kami ini juga untuk meneguhkan kembali, bagaimana BSSN siap men-support Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten/ kota, kaitannya pemerintahan digital yang berjalan sekarang,” tambahnya.
Menurut Sulistyo, digitalisasi layanan pemerintahan harus berjalan beriringan dengan penguatan aspek keamanan. Perlindungan tidak hanya diperlukan terhadap data masyarakat, tetapi juga keberlangsungan layanan publik agar tetap berjalan ketika menghadapi ancaman siber.
“Mengingat layanan pemerintah, baik itu internal pemerintah maupun masyarakat, hampir semua sudah terdigitalisasi dan harus aman. Itu berarti kita melindungi tidak hanya data masyarakat, tetapi juga melindungi agar layanan publik itu tidak terganggu layanannya karena serangan siber,” pungkasnya.(*)
