SEMARANG (Astara.news) – Suasana Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang 2026 berlangsung haru. Seorang mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Muhammad Dimas Ardiansyah, tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan guru kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.
Dimas menyampaikan aspirasi tersebut di hadapan Taj Yasin yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebagai narasumber Orasi Kebangsaan di Lapangan Kampus 3 UIN Walisongo, Selasa (18/8/2026).
Sebagai mahasiswa yang bercita-cita menjadi guru, Dimas mengaku prihatin terhadap kondisi sebagian guru yang dinilai belum mendapatkan penghargaan yang layak atas peran mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Saya memperjuangkan hak-hak guru,” kata Dimas.
Dalam kesempatan tersebut, Dimas juga menyoroti pentingnya pendidikan dalam membangun kemajuan suatu negara. Ia mengutip kisah Kaisar Hirohito setelah Jepang dihantam bom atom dalam Perang Dunia II. Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu fondasi yang membuat Jepang mampu bangkit dan berkembang.
Emosi Dimas semakin terlihat ketika ia mengenang jasa para guru yang telah memperkenalkannya pada dunia pendidikan sejak kecil.
“Para guru yang telah mendidik kita, dari kita mengenal membaca, kita mengenal alif, ba, ta, tsa, jim (huruf hijaiyah) dari guru-guru yang mendidik kita,” ungkapnya dengan suara bergetar.
Dimas kemudian meminta penjelasan Taj Yasin mengenai program dan solusi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.
Menanggapi aspirasi tersebut, Taj Yasin atau yang akrab disapa Gus Yasin mengatakan, kesejahteraan guru menjadi salah satu perhatian Pemprov Jateng. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengangkatan guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Siapa yang paling banyak mengangkat PPPK guru di Indonesia? Jawa Tengah paling banyak untuk menyejahterakan gurunya,” terang Taj Yasin.
Berdasarkan data yang disampaikan Gus Yasin, jumlah guru PPPK di bawah naungan Pemprov Jateng mencapai 17.662 orang. Sementara itu, terdapat 2.954 guru PPPK paruh waktu.
Menurutnya, setelah berstatus PPPK, kesejahteraan guru tidak hanya ditopang melalui gaji pokok, tetapi juga tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perhatian pemerintah, lanjut Gus Yasin, juga tidak hanya ditujukan kepada guru formal. Pemprov Jateng turut memberikan insentif bagi guru nonformal, termasuk guru agama yang mengajar di pondok pesantren maupun madrasah.
“Sejak lima tahun yang lalu guru-guru agama kita beri insentif. Sampai hari ini kita masih mempertahankan insentif itu, di saat ekonomi kita tidak baik-baik saja. Kita enggak mengurangi satu persen pun,” ujarnya.
Gus Yasin menjelaskan, guru nonformal merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian karena sebagian masih menerima penghasilan yang terbatas. Oleh karena itu, pemberian insentif tetap dipertahankan sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap dedikasi mereka.
Ia juga menyambut baik aspirasi mahasiswa UIN Walisongo agar perhatian terhadap kesejahteraan guru terus diperkuat, termasuk melalui pemerintah pusat.
Seusai acara, Gus Yasin mengapresiasi keberanian mahasiswa baru dalam menyampaikan persoalan tersebut secara langsung. Menurutnya, kritik dan aspirasi mahasiswa diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Saya senang. Saya ucapkan terima kasih kepada UIN, mahasiswanya yang kritis, menyampaikan aspirasi untuk kemasyarakatan,” tuturnya.
Gus Yasin menegaskan, aspirasi mengenai kesejahteraan guru akan terus dikawal pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun melalui komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Guru harus sejahtera, guru harus dipikirkan. Ini akan kita kawal bersama-sama,” ujar Gus Yasin.
Menurutnya, perhatian terhadap guru pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan besaran penghasilan. Kesejahteraan guru memiliki keterkaitan langsung dengan masa depan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.
“Saya sepakat bahwa pendidikan adalah pintu kemajuan Negara Republik Indonesia ini,” pungkasnya(*)
