SEMARANG (Astara.news) — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa seluruh lini program dan capaian pembangunan di wilayahnya harus berorientasi tunggal pada kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan guna merespons dinamika pembangunan daerah agar selalu selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Langkah strategis tersebut dinilai memerlukan kepekaan tinggi dari jajaran pemerintah daerah untuk secara konsisten menyerap serta menindaklanjuti setiap aspirasi publik.
“Kita telah mendengarkan pidato Pak Presiden. Intinya, kita harus bekerja keras untuk rakyat. Artinya, kita harus selalu mendengarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita,” ujar Luthfi didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna tersebut diselenggarakan dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Arah Pembangunan Nasional dan Swasembada Pangan
Dalam pidatonya di hadapan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Presiden memaparkan sejumlah capaian dan program prioritas nasional. Hal tersebut mencakup pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatkan mutu pendidikan, penguatan perlindungan sosial, hingga pemantapan swasembada pangan.
Presiden menggarisbawahi pentingnya ketahanan dan kemandirian pangan nasional agar Indonesia mampu bertahan dari disrupsi pasokan global. Hingga saat ini, Indonesia tercatat telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis, meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Gubernur Ahmad Luthfi menilai, seluruh poin krusial yang disampaikan Kepala Negara memandatkan eksekusi nyata di tingkat daerah. Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari angka statistik, melainkan dari dampak substantif yang dirasakan langsung oleh warga.
“Itu semua adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Luthfi.
Capaian Indikator Makro Jawa Tengah
Momen Peringatan HUT ke-81 RI yang bertepatan dengan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah dinilai momentum krusial untuk melakukan akselerasi hasil pembangunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jawa Tengah mencatatkan tren penurunan menjadi 9,21 persen pada Maret 2026, membaik dibandingkan periode Maret 2025 yang berada di level 9,48 persen. Menanggapi data tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memfokuskan intervensi kebijakan pada sekitar 3,9 juta warga yang tergolong dalam kelompok desil 1 hingga 4.
Dari aspek makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan II-2026 tumbuh sebesar 5,71 persen (year-on-year), atau mencatatkan pertumbuhan kumulatif 5,80 persen (c-to-c) pada Semester I-2026. Performa ini berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjaga optimisme daerah di tengah dinamika geopolitik dunia dan keterbatasan fiskal.
Kinerja investasi daerah turut mencatatkan raihan positif. Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah menembus Rp110 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 257 ribu orang. Sementara itu, hingga Triwulan II atau Semester I-2026, realisasi investasi telah membukukan angka Rp48,54 triliun dan menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja.
Gubernur menutup keterangannya dengan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi linier antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, dan DPRD demi menjaga tren positif indikator pembangunan tersebut.(*)
