SALATIGA (Astara.news) — Problem pengelolaan sampah di kawasan perkotaan yang semakin kompleks menjadi sorotan utama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. Ia mendesak seluruh anggota Komisariat Wilayah (Komwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk segera mengambil langkah optimal dan strategis di daerahnya masing-masing.
Pesan tegas tersebut disampaikan Sumarno saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Rakorwil) Komwil III Apeksi Tahun 2026 yang digelar di Wahid Prime, Kota Salatiga, pada Kamis (23/7/2026).
Menurut Sumarno, tata kelola sampah di wilayah kota memiliki tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan di tingkat kabupaten. Hal ini dipicu oleh keterbatasan ketersediaan lahan yang berbenturan langsung dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, isu persampahan wajib dicarikan solusi konkret dan menjadi prioritas kebijakan setiap kepala daerah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa solusi paling efektif saat ini adalah dengan menuntaskan permasalahan sampah langsung dari sumbernya, yakni melalui edukasi di tingkat hulu.
“Pekerjaaan rumahnya adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat di hulunya, produksi sampahnya dan memilahnya,” ucapnya.
Selain isu lingkungan, Sumarno juga mengingatkan posisi strategis kota-kota di Indonesia sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi yang menopang kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Kemajuan sebuah kota dinilai berdampak linear terhadap kemajuan nasional.
Meski demikian, ia tak menampik adanya tantangan besar yang masih membayangi pemerintah daerah, terutama menyangkut kapasitas fiskal dan optimalisasi pendapatan.
Sementara itu, Ketua Komwil III Apeksi, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa Rakorwil di Salatiga ini merupakan ajang implementasi dari hasil Rakernas XVIII 2026 Apeksi yang sebelumnya berlangsung di Medan.
Wali Kota Bandung tersebut memaparkan bahwa Rakernas telah menelurkan sepuluh rekomendasi strategis, di antaranya meliputi penguatan kapasitas fiskal dan reformasi keuangan daerah, penguatan tata ruang, kerja sama lintas daerah, serta penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi.
Untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut, program kerja Komwil III di tahun 2026 akan difokuskan pada empat pilar utama yang sangat relevan dengan tantangan kota modern. Keempat pilar tersebut adalah climate and urban resilience (ketahanan iklim dan perkotaan), governance and fiscal reform (tata kelola dan reformasi fiskal), capacity building (pengembangan kapasitas), serta youth and innovation (pemuda dan inovasi).
Sebagai penutup, Farhan menyerukan kepada seluruh wali kota yang tergabung dalam Apeksi Komwil III untuk merapatkan barisan, mengawal ketat setiap rekomendasi, dan memastikan seluruh program Rakorkomwil menjelma menjadi kebijakan nyata yang dirasakan oleh warga kota.(*)
