SEMARANG (Astara.news) – Musim kemarau tahun 2026 mulai memberikan dampak nyata di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jateng bergerak cepat dengan menggelontorkan bantuan air bersih guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di daerah-daerah terdampak kekeringan.
Kepala BPBD Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan, menegaskan bahwa seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah telah bersiap dari sisi dukungan logistik air bersih sebagai langkah antisipasi dini. Berdasarkan kompilasi data yang dilakukan oleh BPBD, total ketersediaan air bersih yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah mencapai kisaran 123 juta liter.
“Sudah disiapkan dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Dari hasil data yang kami terima, daerah kabupaten/ kota sudah menyiapkan secara totalitas sebanyak 123 juta liter air bersih,” kata Bergas di Semarang, Rabu (24/6/2026).
Berdasarkan data mutakhir dari BPBD Jateng per 24 Juni 2026, distribusi air bersih telah berjalan secara simultan di beberapa wilayah. Tercatat sebanyak 654 ribu liter air bersih telah berhasil disalurkan kepada warga yang membutuhkan di 6 kabupaten/kota, meliputi 7 kecamatan dan 11 desa. Langkah penanganan ini diperkirakan telah menjangkau sedikitnya 4.808 kepala keluarga atau setara dengan 16.258 jiwa.
Kabupaten Klaten menjadi wilayah dengan volume distribusi terbesar sejauh ini, yakni mencapai 553 ribu liter. Disusul kemudian oleh Kabupaten Purbalingga sebesar 30 ribu liter, Banjarnegara 26 ribu liter, Cilacap 20 ribu liter, Jepara 20 ribu liter, dan Purworejo sebesar 5 ribu liter.
Antisipasi Perubahan Anggaran Operasional
Selain langkah dropping atau penyaluran air secara langsung, sejumlah daerah juga dilaporkan telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Hingga akhir Juni 2026, terdapat delapan daerah yang secara resmi menetapkan status tersebut, yakni Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Kota Tegal, dan Kota Salatiga.
Secara umum, BPBD memetakan terdapat sedikitnya 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki potensi ancaman kekeringan pada tahun ini. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen, Brebes, Tegal, Pemalang, Boyolali, Kabupaten Semarang, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Klaten, Jepara, dan Banjarnegara.
Terkait adanya kekhawatiran mengenai fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi memengaruhi pembiayaan operasional armada distribusi, Bergas memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu, sesuai dengan instruksi langsung dari Gubernur Ahmad Luthfi. Strategi yang diterapkan adalah memaksimalkan sisa anggaran yang tersedia pada periode Juni–Juli, sedangkan proyeksi penambahan biaya operasional ke depan akan diakomodasi melalui mekanisme perubahan anggaran.
Di samping pemenuhan kebutuhan jangka pendek lewat tangki air, Pemprov Jateng melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) juga terus memperkuat ketahanan air jangka panjang melalui program pembuatan sumur dalam serta optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Sebagai penutup, pihak BPBD mengimbau masyarakat luas untuk bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih, serta aktif melaporkan kondisi darurat kelangkaan air melalui struktur RT/RW atau instansi terkait setempat.
“Kami mengimbau warga untuk mempersiapkan diri dengan menghemat dan menabung air. Ini langkah penting agar kita bisa bertahan menghadapi kondisi kekeringan ini,” tutup Bergas.(*)
