SEMARANG (Astara.news) — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara resmi menghadiri Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, pada Kamis (18/6/2026). Sensus berskala masif yang dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 tersebut memobilisasi 36.891 petugas sensus di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Dalam arahannya, Gubernur Luthfi menekankan bahwa keakuratan data sensus merupakan instrumen fundamental bagi pemerintah dalam membaca postur perekonomian daerah serta merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Ia pun menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah hingga aparatur sipil untuk secara proaktif menyosialisasikan program ini kepada masyarakat.
“Berikan data semaksimal mungkin kepada teman-teman kita dari BPS. Karena data akan memberikan fakta,” kata Luthfi.
Ia lebih lanjut memaparkan, “Kita bisa memetakan tentang daerah kita, ekonomi Jawa Tengah gambarannya kayak apa. Ini penting agar kita semuanya menyadari, bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah basisnya data.”
Orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut turut mengimbau seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga skala rumah tangga, untuk bersikap kooperatif saat proses pendataan berlangsung. Gubernur menjamin bahwa setiap informasi yang diserahkan oleh masyarakat akan dijaga kerahasiaannya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyoroti peran strategis Jawa Tengah dalam konstelasi perekonomian nasional. Merujuk pada data tahun 2026, jumlah unit usaha di Jawa Tengah menembus angka hampir 5 juta. Catatan tersebut merepresentasikan 25,76 persen dari total usaha di Pulau Jawa, dan setara dengan 15,25 persen dari akumulasi usaha di tingkat nasional.
“Kalau kita mendata di Jawa Tengah dengan sangat baik, artinya kita menyelesaikan setidaknya 15 persen kualitas pendataan di Indonesia,” beber Sonny.
Terkait metodologi, Sonny menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dari edisi sebelumnya dengan memperluas cakupan hingga sektor pertanian dan unit usaha berbasis rumah tangga. Adaptasi ini krusial untuk memetakan pergeseran pola ekonomi yang kini banyak digerakkan melalui platform digital dari kediaman para pelaku usaha.
“Sekarang sudah pakai TikTok, sudah pakai media sosial, itu tidak terlihat dari luar. Baru bisa kita data, baru bisa kita identifikasi, kalau kita masuk ke rumah-rumah,” ujarnya.
Sonny juga mengonfirmasi bahwa Sensus Ekonomi 2026 ini berjalan terpisah dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan secara khusus difokuskan pada aktivitas ekonomi murni. Pihaknya menjamin bahwa data sensus tidak terafiliasi dengan mekanisme perpajakan.
Tantangan dan Pendekatan di Lapangan
Dari perspektif pelaksana lapangan, Anastasia Putri, salah seorang Petugas Sensus Ekonomi 2026 untuk wilayah Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, memaparkan prosedur pendataan tatap muka (door-to-door). Ia menekankan pentingnya pendekatan edukatif sebelum memulai sesi wawancara.
“Petugas datang terus mengedukasi soal sensus ini. Habis itu langsung ditanya soal pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner,” kata Anastasia.
Meski telah berhasil mendata sekitar 20 kepala keluarga, ia tidak menampik adanya kendala berupa kekhawatiran warga terkait privasi, terutama saat menyentuh ranah pendapatan.
“Harapannya ke depan masyarakat lebih terbuka sama kita, karena ada undang-undangnya juga kan. Informasinya akan terlindungi,” ujarnya.
Guna membangun rasa aman, Anastasia memastikan bahwa identitas seluruh petugas lapangan dapat diverifikasi secara valid. Setiap petugas diwajibkan mengenakan rompi khusus serta membawa surat tugas dan surat rekomendasi resmi dari pemerintah daerah setempat saat menjalankan fungsinya.
“Jadi nanti bisa ditunjukkan ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa lebih tahu dan paham juga kalau sensus ini aman,” katanya.(*)
