JAKARTA (Astara.news) — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI secara resmi menetapkan prioritas pembangunan sektor pariwisata untuk tahun 2027. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”.
Langkah ini selaras dengan Prioritas Nasional Asta Cita ke-3, yang mencakup pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas lapangan kerja, hingga penguatan industri kreatif dan agro-maritim nasional.
Menteri Widiyanti menegaskan bahwa meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, optimalisasi sumber daya tetap menjadi fokus utama untuk memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
“Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar pariwisata dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional, penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Widiyanti dalam rapat kerja di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Target Kinerja dan Tantangan Anggaran
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8–6,5 persen, dengan sektor akomodasi, makanan, dan minuman diproyeksikan tumbuh 8,7–9,3 persen. Berbagai indikator kinerja utama (IKU) pun dinaikkan, termasuk target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 17,6–19,1 juta dan kontribusi devisa pariwisata yang diproyeksikan mencapai 25,5–28,6 miliar dolar AS.
Terkait dukungan pendanaan, Kemenpar menerima alokasi pagu indikatif sebesar Rp1,01 triliun untuk tahun 2027. Angka ini mengalami penurunan sebesar 29,6 persen dibandingkan pagu tahun 2026, yang mencakup penurunan tajam pada program pariwisata sebesar 65 persen.
Merespons kondisi tersebut, Menpar menekankan komitmen lembaga untuk menjaga efektivitas program meski terdapat perbedaan skala jangkauan antara pagu indikatif dan kebutuhan ideal.
“Terlepas dari keterbatasan anggaran yang tersedia, Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan sektor pariwisata,” tegasnya.
Evaluasi Dampak Program
Dalam paparannya, Kemenpar turut memamerkan keberhasilan program desa wisata yang terus tumbuh secara berkelanjutan. Data menunjukkan peningkatan jumlah desa wisata di platform Jadesta dari 6.148 desa (2025) menjadi 6.262 desa (2026). Selain itu, 50 desa wisata penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 berhasil mencatatkan peningkatan pendapatan signifikan dari Rp38,48 miliar pada 2023 menjadi Rp59,60 miliar pada 2025.
Mengakhiri paparannya, Menteri Widiyanti menyampaikan apresiasi atas sinergi dengan parlemen dalam merumuskan kebijakan yang responsif.
“Masukan tersebut menjadi bagian penting bagi kami dalam menyusun kebijakan dan program kerja yang lebih tepat sasaran, berimbang, dan berdampak nyata. Semoga sinergi antara Pemerintah dan DPR RI dapat terus diperkuat demi mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berkelanjutan, dan semakin berdaya saing,” tutupnya.(*)
