SALATIGA (Astara.news) — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk segera memetakan potensi ekonomi kreatif. Langkah strategis ini dinilai esensial guna menciptakan spesialisasi produk di setiap daerah sekaligus menjadi panduan promosi komprehensif dalam menembus perluasan pasar.
Instruksi tersebut disampaikan oleh Gubernur Ahmad Luthfi saat menghadiri agenda Ngobrol Kreatif Gubernur Jawa Tengah dengan Pelaku Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan di Hotel Wahid Prime, Kota Salatiga, pada Rabu (10/6/2026).
“Ekonomi kreatif itu tidak terbatas tempat, waktu, dan umur. Selama manusia mempunyai kreativitas, di situ akan tumbuh,” kata Luthfi.
Di tengah dinamika geopolitik global dan keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah, Luthfi menekankan bahwa sektor ekonomi kreatif harus dioptimalkan sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah secara langsung sangat dibutuhkan guna mendampingi para pelaku ekonomi kreatif, sehingga potensi yang ada dapat berkembang secara optimal sesuai dengan karakter khas masing-masing wilayah.
“Kehadiran negara, pejabat, bupati, wali kota, dan dinas terkait, harus ikut membersamai mereka. Jangan dilepas. Mereka harus kita beri wadah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur menyoroti banyaknya sentra ekonomi kreatif di Jawa Tengah yang belum terekspos secara maksimal. Ia mendesak agar seluruh potensi lokal—mulai dari kerajinan, seni, produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri kreatif, hingga sektor pariwisata—dipetakan secara akurat dan dikemas menjadi materi promosi yang mudah diakses oleh publik.
Luthfi menegaskan bahwa peta ekonomi kreatif ini tidak boleh sekadar menjadi basis data internal pemerintah, melainkan harus berfungsi sebagai panduan nyata yang merepresentasikan kekuatan kompetitif masing-masing daerah. Sebagai langkah konkret, ia turut mendorong penyelenggaraan pameran ekonomi kreatif secara rutin dan bergilir di berbagai kabupaten/kota.
“Saya ingin ekonomi kreatif mengadakan kegiatan setiap bulan, muter di seluruh kabupaten kota. Ekonomi kreatif di sini belum tentu sama dengan daerah lain,” tuturnya.
Di samping itu, Luthfi mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak sebatas menyediakan ruang pamer (display) bagi produk UMKM. Para pelaku usaha sejatinya membutuhkan fasilitas yang lebih terintegrasi, seperti ruang penjualan, ruang pertemuan, kemudahan akses pasar, dan ruang kolaborasi.
Sebagai solusi keterbatasan infrastruktur, beliau mengusulkan revitalisasi aset-aset pemerintah—baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota—yang saat ini tidak terpakai atau mangkrak. Aset-aset tersebut dinilai akan lebih produktif jika dialihfungsikan menjadi ruang kreatif bagi generasi muda.
Komitmen tersebut langsung direalisasikan dalam forum yang sama. Saat salah seorang pelaku kreatif asal Purbalingga, Santosa, menyuarakan kebutuhan akan ruang edukasi dan eksplorasi komunitas kreatif, Luthfi merespons dengan cepat. Di hadapan para peserta diskusi, ia langsung menghubungi kepala daerah terkait melalui sambungan telepon untuk menginstruksikan penyediaan lokasi yang representatif bagi komunitas tersebut.
Pada akhir sesi, Luthfi menegaskan bahwa laju usaha kreatif tidak boleh terhambat oleh sekat-sekat administratif yang membatasi ruang gerak pelaku usaha. Ia mengimbau seluruh elemen pemerintahan—mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa—untuk bersinergi menyediakan ruang, membuka aksesibilitas, memetakan potensi, serta memperkuat jejaring para pelaku usaha kreatif.
Sinergi ini diharapkan mampu mewujudkan ekonomi kreatif Jawa Tengah yang memiliki daya saing dan daya dobrak tinggi di kancah nasional.(*)
