SEMARANG (Astara.news) — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merampungkan rancangan insersi kurikulum perkoperasian untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027 sebagai upaya memperkuat pemahaman generasi muda terhadap ekonomi kerakyatan dan koperasi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menilai langkah memasukkan materi perkoperasian ke dalam dunia pendidikan merupakan inisiatif strategis untuk membangun pemahaman sejak dini terkait sistem ekonomi berbasis gotong royong.
“Sekarang provinsi sudah menyiapkan kurikulum, dan saya ingin segera dilaksanakan mulai pendidikan dasar,” kata Luthfi saat menerima laporan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah di kantornya, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut juga sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramianto menjelaskan, rancangan kurikulum telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk ditindaklanjuti dalam proses implementasi.
“Kita targetkan tahun ajaran baru besok sudah bisa masuk. Tadi Pak Gubernur juga sudah siap meluncurkan pada awal Juni. Besok saya bertemu Kepala Badan Kabijakan Kemendikdasmen, sehingga kami bekerja secara berkelanjutan,” terang Bramianto.
Ia menjelaskan, materi pembelajaran akan disusun secara bertahap sesuai jenjang pendidikan. Pada tingkat sekolah dasar, siswa akan diperkenalkan dengan konsep dasar koperasi. Sementara di tingkat SMP, materi mulai membahas struktur organisasi, tugas, dan fungsi koperasi.
Adapun pada tingkat SMA, siswa akan mendapatkan pengenalan lebih mendalam terkait kewirausahaan koperasi dan praktik ekonomi kerakyatan.
“Jadi, kurikulum ini agar anak-anak kita bisa mengenal sistem ekonomi kerakyatan, bergotong royong, bekerja sama, dan ending-nya kesejahteraan bersama,” jelasnya.
Sebelumnya, proses finalisasi rancangan kurikulum dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Kota Semarang, pada 5–7 Mei 2026. Kegiatan itu melibatkan unsur Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag Jawa Tengah, praktisi koperasi, hingga tim ahli dari Dinas Koperasi dan UKM Jateng.
Bramianto mengatakan, penyusunan kurikulum tersebut telah dimulai sejak Oktober 2025 dan mendapatkan respons positif dari para guru yang terlibat dalam pembahasan.
“Rancangan ini sudah kami awali Oktober 2025. Jadi, sudah enam bulan kami bekerja. Tanggal 5-7 Mei kemarin mengumpulkan perwakilan guru untuk membahas materi yang kami siapkan. Responsnya luar biasa,” tandasnya.(*)
