SEMARANG (Astara.news) — Pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah terus menunjukkan progres signifikan. Hingga kini, sebanyak 5.503 unit gedung telah terbangun dan diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy S Bramiyanto, mengungkapkan bahwa dari total 8.523 koperasi berbadan hukum, sebanyak 5.887 koperasi telah memetakan lokasi pembangunan gedung. Dari jumlah tersebut, 5.503 unit telah memasuki tahap pembangunan.
“Adapun yang sudah selesai 100 persen pembangunan gedung koperasinya mencapai 1.456 unit,” ujarnya.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pembangunan koperasi terbanyak kedua secara nasional.
Lebih lanjut, Eddy menyebutkan bahwa kontribusi KDKMP terhadap penguatan ekonomi masyarakat mulai terlihat. Puluhan koperasi telah terlibat dalam penyediaan kebutuhan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, ratusan KDKMP juga menjalin kerja sama dengan Perum Bulog dalam program Gerakan Pangan Murah, dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp9,5 miliar. Koperasi-koperasi tersebut turut berperan dalam menjaga stabilitas pasokan pangan menjelang Lebaran.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana, menilai Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi. Hal ini didukung oleh jumlah desa yang besar serta tradisi berkoperasi yang telah mengakar.
“Terkait Kopdes Merah Putih, potensi di Jateng jumlah desanya besar, tradisi berkoperasi juga sudah bagus. Kebijakan Pak Presiden kan prioritas, mohon kolaborasi,” ujar Erwin saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Jumat (10/4/2026).
Ia menambahkan, pengembangan KDKMP perlu ditindaklanjuti melalui pemetaan yang jelas, termasuk melibatkan berbagai pihak seperti TNI, pemerintah daerah, hingga BUMD.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pengembangan KDKMP harus dilakukan secara serius dan terstruktur dengan dukungan kelembagaan serta koordinasi lintas sektor.
Ia juga menekankan bahwa model pengembangan koperasi tidak harus seragam di setiap daerah, melainkan disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing.
“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya. Di samping itu tidak boleh memaksakan satu desa satu KDKMP,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai pendekatan tersebut penting agar KDKMP dapat berkembang secara berkelanjutan, adaptif, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai kebutuhan di tiap daerah.(*)
