SEMARANG (Astara.news) — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengakselerasi berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penurunan angka kemiskinan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, seluruh kebijakan yang dijalankan selama 2025 memiliki tujuan utama meningkatkan taraf hidup warga.
“Pembangunan wilayah kita output-nya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan,” kata Luthfi usai rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Selasa (31/3/2026).
Dalam rapat tersebut, ia memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Hasilnya, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat menurun dari 9,58% menjadi 9,39%.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun sebesar 0,46%, dari 4,78% pada 2024 menjadi 4,32% pada 2025. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37%, melampaui rata-rata nasional, dengan realisasi investasi sebesar Rp88,8 triliun.
“Ini berhasil kita lakukan, dengan adanya kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya.
Luthfi menegaskan, penanganan kemiskinan dilakukan secara terpadu lintas sektor, mulai dari sandang, pangan, papan, hingga kesehatan dan pendidikan.
Salah satu upaya konkret adalah program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak sekitar 17.000 unit pada 2025. Program tersebut terintegrasi dengan intervensi lain seperti penanganan stunting, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan anak, hingga pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah juga menjalankan program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, melalui skema Sekolah Kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Pemprov Jateng turut mendukung berbagai program pemerintah pusat. Di antaranya program makanan bergizi gratis (MBG) yang telah menjangkau 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 SPPG.
Selain itu, program pembangunan 3 juta rumah telah terealisasi sebanyak 17.510 unit dari APBD dan 2.743 unit dari Baznas serta CSR perusahaan.
Program lain seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi sebanyak 6.233 unit dari total 8.523 unit. Layanan cek kesehatan gratis menjangkau 14,13 juta masyarakat, termasuk melalui program Speling.
Sementara itu, Sekolah Rakyat telah berdiri sebanyak 17 unit di 14 kabupaten/kota dengan total 1.275 siswa.
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyatakan, LKPJ Gubernur 2025 telah diterima dan akan ditindaklanjuti oleh panitia khusus (Pansus) untuk dilakukan evaluasi.
“Pansus sudah dibentuk. Tentu akan kita review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti akan kami berikan catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini,” katanya.(*)
