SEMARANG (Astara.News) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menggodok sejumlah kebijakan penghematan energi menyusul terganggunya distribusi minyak di kawasan Teluk Persia akibat konflik geopolitik. Sejumlah opsi yang dikaji meliputi optimalisasi desa mandiri energi, penerapan work from home (WFH), hingga penggunaan transportasi umum dan sepeda untuk bekerja.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa langkah-langkah tersebut masih dalam tahap pembahasan sambil menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat yang direncanakan terbit pada 31 Maret 2026.
“Kita sudah punya 2.500 Desa Mandiri Energi, itu nanti kita maksimalkan. Kita juga punya BUMD Jateng Agro Berdikari (JTAB) terkait penggunaan gas alam, yang sudah digunakan di beberapa tempat,” ujarnya di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (30/3/2026).
Selain itu, Pemprov Jateng juga mengkaji kebijakan penggunaan kendaraan non-bahan bakar minyak, termasuk mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum maupun bersepeda ke kantor. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya diterapkan di tingkat provinsi, tetapi juga diikuti pemerintah kabupaten/kota.
“Kita sudah kalkulasi, kalau perlu pada hari tertentu semua ASN kita naik sepeda dengan bupati/wali kota. Ke kantor naik sepeda. Masih di hitung-hitung, kemudian pakai kendaraan umum,” tuturnya.
Tak hanya itu, skema kerja dari rumah juga masuk dalam opsi penghematan energi yang tengah dikaji. Penentuan hari pelaksanaan WFH masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Target penghematan energi masih kita hitung-hitung. Naik sepeda, kalau perlu lari. Kalau WFH juga dikaji harinya apa. Begitu pemerintah sudah bikin surat edaran, kita langsung,” pungkas Luthfi.(*)
