JAKARTA (Astara.news) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan skema penyaluran anggaran yang diterapkan lembaganya menghadirkan pola baru tata kelola keuangan negara. Melalui mekanisme tersebut, 93 persen anggaran BGN disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia tanpa melalui pemerintah daerah.
Dalam arahannya pada Sosialisasi Regulasi Kepegawaian di lingkungan BGN, Rabu (25/2/2026), Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan, dari total anggaran Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun beredar langsung di daerah, dari Sabang hingga Merauke.
“Sebanyak 93 persen dana BGN disalurkan langsung ke SPPG. Tidak ada satu rupiah pun yang disalurkan dari pusat ke pemerintah daerah. Ini model baru dalam tata kelola anggaran,” ujarnya.
Setiap SPPG rata-rata menerima alokasi sekitar Rp500 juta untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, dana yang telah beredar di berbagai daerah mencapai sekitar Rp36 triliun. Jumlah tersebut diyakini menjadi penggerak ekonomi daerah karena mendorong pemerataan secara nyata.
Menurut Dadan, besaran dana yang beredar di suatu wilayah sangat bergantung pada jumlah SPPG yang beroperasi. Semakin banyak SPPG, semakin besar pula dana yang berputar di daerah tersebut.
Dorong Produksi Lokal dan Kesejahteraan Petani
Kebijakan ini juga berdampak langsung pada sektor produksi lokal. Dalam Program MBG, BGN menjamin penyerapan produk-produk lokal sebagai bahan baku, sehingga menciptakan kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha daerah.
Ia mencontohkan, petani wortel di Nusa Tenggara Timur merasakan kenaikan harga hingga tiga kali lipat karena meningkatnya serapan hasil produksi. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).
“Rata-rata NTP saat ini mencapai 125, naik dari sebelumnya sekitar 102. Dengan capaian ini, petani tidak hanya menutup biaya produksi, tetapi juga memiliki ruang untuk investasi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” jelasnya.
Dadan optimistis, melalui Program MBG, NTP berpotensi meningkat hingga 150.
Jadi Stimulus Ekonomi Signifikan
Ia juga menekankan, perputaran dana besar pada awal tahun menjadi fenomena baru dalam perekonomian nasional. Sebagai perbandingan, pada tahun lalu pemerintah menggelontorkan stimulus Rp37 triliun pada triwulan pertama yang mendorong pertumbuhan ekonomi 4,7 persen.
Sementara tahun ini, hingga Maret saja, peredaran dana BGN diperkirakan mencapai Rp62 triliun. Dengan angka tersebut, Dadan menilai kebijakan BGN telah menjadi stimulus ekonomi yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya likuiditas dan perputaran uang yang lebih merata di berbagai daerah. (*)
