DEMAK (Astara.news) – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengecek titik lokasi sodetan sungai Sayung, Kabupaten Demak, Senin (27/10/2025).
Sodetan tersebut merupakan salah satu terobosan untuk mengatasi genangan air di jalan pantura depan pabrik Polytron Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
Ahmad Luthfi mengatakan, genangan air di depan Polytron merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani banjir di Sayung, Demak. Sebab, lokasi tersebut selalu menjadi titik rawan banjir dan mengganggu lalu lintas di jalur Pantura Semarang-Demak.
“Kita harus punya terobosan kreatif untuk menyiasati. Maka kita diskusi dengan kementerian Pekerjaan Umum untuk membuat sodetan,” katanya saat di lokasi.
Sebagai informasi, genangan air di depan pabrik Polytron menutup jalur Pantura sepanjang kurang lebih 500 meter (KM 08+200 s.d. 08+700) di kedua jalur. Hal itu disebabkan oleh elevasi di daerah tersebut rendah. Bahkan, drainase ke arah sungai Babon dan sungai Sayung tidak berkerja dengan baik, sipon di tempat itu juga tidak optimal mengalirkan air ke sungai Menyong. Tak ayal, acapkali muncul genangan di daerah tersebut.
Oleh karenanya, diperlukan sodetan untuk membuang air di sisi selatan jalur pantura. Sodetan Sungai Sayung ini akan memiliki panjang sekitar 168 meter. Lama pengerjaan selama 65 hari dengan nilai anggaran mencapai Rp6,4 miliar bersumber dari APBN. Di sodetan itu akan dibangun rumah pompa dengan jumlah 2 unit pompa kapasitas masing-masing 50 liter per detik.
“Harapannya (banjir) di wilayah kita bisa diatasi,” jelas Luthfi.
Untuk mengatasi banjir di daerah tersebut, juga dilakukan nornamalisasi sungai Sayung, Kali Babon, dan Sringin oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Dalam kesempatan itu, Luthfi menegaskan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah memastikan seluruh pelayanan publik tidak terganggu. Pihkanya juga telah memastikan bahwa bantuan kepada korban banjir juga tepat sasaran. “Mobilitas masyarakat, anak sekolah, dan sebagainya tidak boleh terganggu dengan adanya cuaca seperti ini. Ini yang harus kita rapatkan. Sehingga seluruh OPD, baik dinas provinsi dan kabupaten, serta kementerian bergerak bersama sebagai perwujudan hadirnya negara di tengah masyarakat,” tegasnya. (*)
